Melindungi petani dengan asuransi

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Melindungi petani dengan asuransi "The way you support farmers is by shopping and buying raw ingredients." - Michael Pollan

Pemerintah dinilai banyak kalangan kurang memerhatikan nasib petani di Indonesia yang hampir setiap tahun terancam oleh kegagalan panen akibat cuaca yang tak menentu dan gangguan hama. Nasib petani saat ini sudah sampai taraf memprihatinkan, harus berjuang sendirian kala menghadapi berbagai resiko kegagalan.

Maka, tak heran apabila banyak petani yang punya sedikit modal untuk menyekolahkan anaknya lantas berwasiat agar sang anak jangan sampai menjadi petani seperti bapak dan ibunya. Sebabnya adalah profesi petani tidak menjanjikan kesejahteraan, apalagi prestise di masyarakat. Padahal, tanpa mereka, orang hendak makan apa?

Walaupun sebagian besar wilayahnya adalah lautan, mayoritas penduduk Indonesia mencari nafkah di sektor agraris, bekerja sebagai petani atau buruh tani. Menurut International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) (2005) Indonesia berada di peringkat ke-9 dalam hal kepemilikan lahan persawahan, walaupun jika dihitung rasio antara kepemilikan areal sawah dengan jumlah penduduknya, Indonesia 10 masih kali lebih kecil dibandingkan dengan India dan Cina. Indonesia dengan jumlah penduduk sekira 220 juta (2000) mempunyai 7,56 juta ha. Sementara itu, India dengan jumlah penduduk 1 Miliar (2000) memiliki 57 juta ha lahan persawahan dan Cina dengan jumlah penduduk 1,3 Miliar (2000) memiliki 55 juta ha lahan pertanian. Yang patut kita garis bawahi, semua lahan itu (Di Cina & India) adalah sawah irigasi, alias bukan sawah tadah hujan atau sistem pengairan lain.

Pertanian adalah salah satu sektor perekonomian yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Meningkatnya resiko banjir dan kekeringan membuka peluang terjadinya ekskalasi kerusakan produk pertanian. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memperkirakan bahwa meskipun beberapa negara yang posisinya berada di utara ada yang diuntungkan dengan perilaku iklim ekstrim ini, sebagian besar negara (khususnya yang beriklim tropis) dikirakan akan menghadapi tantangan mencukupi kebutuhan pangan.

Di Indonesia, tempat petani bermodal terbatas, penguasaan teknologi yang minim dan akses pasar yang kurang, petani tidak mempunyai adaptasi yang memadai menghadapi, terutama, perubahan iklim. Cara-cara konvensional seperti menggenjot produksi, strategi pemasaran dan pemberian kredit-kredit pertanian masih dianggap kurang. Diperlukan adanya sistem proteksi formal yang sistemik dan sistematis.

Pengembangan sistem asuransi pertanian formal layak dijadikan salah satu solusi mengatasi masalah tersebut. Bahkan, bila perlu, dapat dijadikan sebagai bagian integral pembangunan sektor pertanian jangka panjang oleh pemerintah. Di negara-negara maju seperti Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan negara-negara Uni Eropa asuransi pertanian berkembang cukup baik dan efektif melindungi nasib petani.

Keberhasilan usahatani kerap digagalkan oleh faktor eksternal seperti iklim, bencana alam (menurut sumber PBB 2011, Indonesia berada di ranking teratas negara rawan bencana), serangan hama, pasar, inkonsistensi kebijakan ekonomi, konflik sosial dan sebagainya. Oleh karena itu, pelembagaan asuransi pertanian perlu diimplementasikan sebagai upaya 1) menstabilkan pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian, 2) merangsang petani mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan produksi dan efisiensi, dan 3) mengurangi resiko yang dihadapi lembaga perkreditan pertanian dan memperbaiki akses petani kepada lembaga perkreditan (Mishra, 1999).

Menurut Sumaryanto dan Nurmanaf (2007) rancang bangun skim asuransi pertanian sangat membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang situasi pertanian, faktor-faktor sossial ekonomi, dan infrastruktur administrasi. Tentu saja aspek-aspek tersebut antar satu negara dengan negara yang lain berbeda, bahkan antar wilayah yang satu dengan wilayah lain pun beragam. 

Dalam konteks tersebut di atas, terdapat  tiga aspek yang harus dipahami dengan baik yaitu: Pertama, unsur-unsur pokok landasan dasar struktur asuransi pertanian.  Hal ini mencakup empat unsur yaitu 1) derajat kelengkapan, dalam arti resiko apa saja yang diasuransikan, apa yang dicakup, dan bagaimana sifatnya: tunggal (single peril) ataukah majemuk (multi peril). Pada awal operasionalisasi, untuk konteks Indonesia, akan lebih tepat jika digunakan ancangan essential coverage (seperti di Meksiko yang khusus melindungi kehilangan hasil panen), bukan pendekatan all risks (seperti di Chili, Sri Lanka dan Jepang), 2) Sektor publik ataukah privat.  Untuk sistem usahatani di Indonesia agaknya bahwa yang lebih sesuai adalah sektor publik, 3) Pendekatan, apakah individu atau area.  Secara empiris unit-unit usahatani di Indonesia pada umumnya berskala mikro, jumlah pelaku usaha banyak tetapi berskala kecil.  Oleh karena itu, pendekatan area kemungkinannya labih tepat karena biaya administrasinya akan lebih rendah daripada pendekatan individu, 4) Partisipasi, apakah sukarela (voluntary) atau wajib (compulsory).

Kedua, unsur-unsur kunci yang membentuk suprastruktur skim asuransi pertanian. Dikatakan sebagai unsur kunci karena menentukan efektivitas, viabilitas operasional dan keberlanjutan suatu sistem asuransi pertanian. Unsur-unsur kunci tersebut mencakup 1) Petani sasaran, 2) Cakupan komoditas usahatani, 3) Cakupan asuransi, 4) Nilai premi dan prosedur pengumpulannya, 5) Mekanisme penyesuaian kerugian, 6) Struktur organisasi, 7) Skim pendanaan, 8) Susunan penjaminan ulang, dan 9) Komunikasi dengan petani.  Komunikasi dengan petani merupakan unsur yang sangat menentukan mengingat kondisi dan budaya masyarakat Indonesia.

Ketiga, Prasyarat esensial untuk mendukung pelaksanaan program Terdapat empat aspek yang tercakup dalam konteks ini yaitu 1) Ketersediaan data-base yang memadai.  Sistem data-base yang diperlukan bukan hanya harus lengkap tetapi juga rinci.  Sekedar contoh, untuk asuransi pertanian dibutuhkan data rinci tentang karakteristik petani (nama, alamat, umur, pendidikan, dan sebagainya), status garapan (milik, sewa, sakap, pinjaman, gadai, dan sebagainya), luas garapan (luas garapan total, luas garapan yang berbeda di hamparan yang diasuransikan), lokasi lahan garapan, komoditas yang diusahakan (permusim, di masing-masing lokasi lahan garapan), data yang tercakup dalam FRK, dan sebagainya, 2) Ketersediaan sumberdaya manusia yang terlatih. Pengembangan kemampuan SDM  sangat diperlukan, yakni gabungan antara pengetahuan di bidang usahatani dan bidang asuransi, 3) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi, terutama untuk mengira kerugian (predictability of losses) secara akurat, 4) Arus informasi, teknologi dan berbagai gagasan untuk penyempurnaan. Serupa dengan bidang bisnis lain, eksistensi asuransi pertanian juga dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan.

Subsidi pemerintah untuk asuransi pertanian juga diperlukan. Di Amerika Serikat, subsidi yang diberikan untuk skim-skim berskala besar berada pada kisaran sekitar 25 persen dari nilai ganti kerugian. Di Brasil sekitar 50 persen, sedangkan di Mexico sekitar 80 persen. Jepang, negara yang terkenal sangat melindungi kepentingan petaninya juga mensubsidi asuransi pertaniannya; bahkan menurut Tsujii (1986) jika dibandingkan dengan negara maju yang lain jumlah subsidinya termasuk kategori sangat besar.  

Peran pemerintah dalam pengembangan asuransi pertanian sangat menentukan. Pengembangan asuransi pertanian membutuhkan adanya komitmen, kebijakan, program, dan dukungan politik yang kuat dan konsisten.  Berpijak pada kondisi empiris sistem usahatani padi petani di negeri ini maupun belajar dari pengalaman negara lain yang telah mengembangkannya, asuransi pertanian untuk usahatani di Indonesia dapat dikembangkan jika ada subsidi dari pemerintah.

Posisi strategis komoditas pertanian dalam perekonomian nasional merupakan argumen pokok yang legitimasinya sangat kuat untuk memposisikan asuransi pertanian usahatani padi sebagai bagian integral kebijakan pembangunan pertanian.  Meskipun demikian, adalah tidak tepat untuk mengembangkan asuransi pertanian tanpa persiapan yang sangat cermat dan komprehensif.  Pilar-pilar pokok rancang bangun skim asuransi pertanian yang meliputi unsur-unsur pokok landasan dasar struktur, unsur-unsur kunci yang membentuk suprastruktur, dan prasyarat esensial lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan harus dikaji, dipahami, dan dibangun secara simultan. Orientasinya adalah untuk menciptakan suatu sistem kelembagaan asuransi pertanian yang secara simultan layak secara teknis, finansial (ekonomi) dan sosial (budaya).

Viabilitas ekonomi asuransi pertanian sangat dipengaruhi oleh keberhasilan menciptakan sistem kelembagaan yang kondusif untuk meminimalkan moral hazard dan juga payung hukum yang jelas, agar tidak menjadi lahan korupsi baru.  Dalam inisiasi maupun tahap pengembangan, koordinasi lintas disiplin dan lintas sektor sangat dibutuhkan, pendekatan multi disiplin mutlak diperlukan. Ketidakmatangan persiapan tidak hanya berpotensi memicu kegagalan, tetapi lebih dari itu adalah kontraproduktif dengan program-program pembangunan pertanian dalam konteks yang lebih luas. Proses pembelajaran juga bagian integral dari pengembangan kelembagaan sistem asuransi pertanian.

Pembahasan tentang isu perlunya asuransi pertanian sempat hangat dibicarakan pada akhir 2010-awal 2011. Petani dan orang-orang yang peduli dengan mereka tentu sangat menyambut baik itikad baik ini. Setidaknya dengan adanya jaminan dari pemerintah, petani memiliki sedikit kepastian dan harapan dalam menjalankan usaha taninya. Dengan demikian, petani benar-benar terlindungi dan terberdayakan serta punya makna dalam pembangunan pertanian nasional. Daripada melakukan studi banding tidak jelas ke luar negeri, anggota dewan yang membidangi hal ini dan pemerintah lebih baik memanggil para ahli untuk memantapkan persiapan asuransi pertanian tersebut.

Jaminan asuransi (terutama untuk gagal panen) akan membuat petani lebih yakin untuk menanam dalam kondisi apa pun. Tanah Indonesia yang subur seharusnya tidak dibiarkan puso gara-gara keragu-raguan petani. Produktivitas hasil pertanian, terutama makanan pokok, harus terus genjot. Hal ini dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, tidak sekadar swasembada pangan. Negara ini hanya dapat mandiri jika minimal berdaulat dalam pangan dan energi, karena dua hal itulah yang selama ini menjadi sendi utama kehidupan sekarang. Daulat pangan berarti ada ketersediaan dan jaminan pangan yang cukup dari dalam negeri sendiri, serta masih ada sisa untuk ekspor atau cadangan di saat paceklik. Ironisnya, menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture) Indonesia  pada 2011 ini akan kembali mengimpor beras hingga 1,75 juta ton atau naik 800 ribu ton dair tahun sebelumnya.

Masalah pertanian ini seharusnya sudah dianggap sangat serius. Ancaman kekurangan pangan secara massif di negara yang subur ini beebrapa tahun mendatang sangat terbuka. Lahan kian menyempit dan petani semakin berkurang karena sudah tidak ada generasi penerus petani yang mau bertani. Hal ini terjadi karena kaum muda menganggap mata pencaharian sebagai petani tidak menjamin adanya kesejahteraan, kotor, kampungan, bahkan rendah. Mereka menganggap tidak ada yang bisa diharapkan dari kehidupan bertani. Di kampung penulis sendiri di Jawa Timur, hanya pemuda yang tidak berpendidikan dan tidak dapat pekerjaan di tempat lain yang mau bertani. Agaknya hal ini sudah menjadi fenomena umum di daerah-daerah.

Sudah saatnya, untuk tidak mengatakan terlambat, pemerintah menjadikan pembangunan pertanian sebagai prioritas. Petani, yang selama ini hanya dijadikan lumbung suara partai politik, juga harus sadar untuk meminta dan lalu mendapatkan haknya, yaitu perlindungan yang legal sebagaimana perlindungan di sektor-sektor perekonomian lain. Dari sekitar 108 juta orang Indonesia yang bekerja, lebih dari 41 juta di antaranya mencari nafkah di sektor pertanian (termasuk petani ikan) (data BPS 2010).

Dapat dibayangkan dampak sosial, ekonomi dan politiknya apabila terjadi “sesuatu” pada mereka. Jumlah yang besar ini seharusnya layak dijadikan prioritas. Bukankah demokrasi selalu hitung-hitungan jumlah?

Cabut moratorium TKI ke Saudi, apa yang harus dilakukan pemerintah?
Uang tol elektronik ancam 20 ribu pekerja
Jangan ambil keputusan saat dalam 4 kondisi ini
Menyikapi isu bangkitnya PKI
Refleksi 1 Muharram
Fetching news ...