NU cengkram kuat Jokowi

REPORTED BY: Fathor Rasi

NU cengkram kuat Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya meredam polemik berkepanjangan kebijakan sekolah lima hari atau Full Day School (FDS). Maklum, banyak pihak yang terseret ke dalam arus polemik FDS ini, khususnya elit Nahdlatul Ulama yang semakin santer melontarkan kritik keras, baik ditujukan kepada Presiden maupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

Kemarin, Senin (14/8/17), Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui akun facebooknya memberi sinyal bahwa FDS bersifat opsional alias mubah. Presiden mengibau publik tak perlu merisaukan program FDS tersebut.

"Yang selama ini bersekolah enam hari dalam seminggu, silakan lanjutkan. Tidak perlu berubah sampai lima hari," tulis mantan Gubernur DKI tersebut.

Apa yang disampaikan Presiden Jokowi melalui akun facebooknya itu tidak ujug-ujug nongol tanpa sebab atau muncul begitu saja di ruang kosong. Pernyataan Jokowi tersebut tidak lepas dari tekanan dan cengkaraman kuat NU terhadap Presiden.

Ancaman cabut dukungan

Sebelumnya, Ketua Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), Syamsul Huda melayangkan surat terbuka kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Surat terbuka Ketua LAZIZNU tersebut diunggah di website resmi NU, Kamis (10/8/17).

Dalam surat itu dia menyampaikan kondisi keresahan tingkat tinggi elit NU terkait pemaksaan full day school (FDS) yang dibuat dan direncanakan oleh  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Efendi. 

"Perlu Mas Kaesang ketahui, para pimpinan kami sudah kesal sekali. Bahkan sudah terbersit niat untuk tidak mendukung apalagi memilih Bapakmu pada Pilpres 2019," tegasnya.

Tidak hanya itu, Syamsul juga mengungkit janji Jokowi saat bertemu Kiai Said Aqil di Istana Negara bahwa Presiden akan mengakomodir mengingat loyalitas NU kepada Pemerintahan Jokowi.

"Nggih Pak Kiai, usulan NU akan selalu kami perhatikan. Wong saya tahu, hanya NU yang selalu mem-back up saya lahir bathin. Ketika demo 411 dan 212, hanya NU yang pasang badan. Bukan yang lain. Jadi, Pak Kiai sabar, nanti Permendikbud akan saya ganti dengan Perpres, gampang kan....!," tulis Ketua LAZIZNU itu mengutip ucapan Presiden Jokowi.

Demo FDS

Selain ancaman cabut dukungan tersebut, pada tanggal 7 Agustus lalu, PBNU mengeluarkan surat instruksi No 1460/C.I.34/08/2017 yang isinya menyerukan kepada PWNU, PCNU, Pengurus Lembaga NU dan Pengurus Badan Otonom NU seluruh Indonesia untuk melakukan aksi demo menolak kebijakan Menteri Pendidikan dengan apa yang mereka istilahkan sebagai Full Day School (FDS).

Alasanya karena kebijakan FDS akan mematikan dan menggerus keberadaan Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren, yang selama ini dianggap sebagai tulang punggung dalam menghadapi persemaian paham-paham radikal.

PBNU melalui instruksi ini juga mendesak pemerintah daerah untuk menolak kebijakan FDS, serta mendesak kepada seluruh jajaran struktural NU untuk melakukan upaya-upaya lain di masing masing wilayah untuk melakukan aksi menolak Permendikbud No 23 tahun 2017 tentang lima hari sekolah dan kebijakan yang merugikan pendidikan Madrasah Diniyah. Di akhir surat instruksi, tertulis bahwa aksi-aksi demo itu dilakukan demi menjaga harga diri dan martabat Nahdlatul Ulama.

Jokowi 'meleleh'

Akhirnya, tekanan dahyat masyarakat Nahdliyin tersebut membuahkan hasil, terlepas memuaskan atau tidak. Hal ini terlihat dari pernyataan Presiden "Kalau memang diinginkan oleh semua pihak, diinginkan masyarakat dan ulama, ya silakan" yang dia tulis di dinding facebooknya itu.

Tentu saja persoalan FDS ini tidak bisa diselesaikan di dunia maya. Presiden harus berani tampil ke publik dan memberikan penjelasan argumentatif dan logis mengingat polemik ini sudah luber kemana-mana dengan berbagai tafsiran para pendukung maupun penentangnya.

Bulan kemerdekaan Agustus jelang HUT RI kali ini mestinya menjadi momentum yang pas untuk mengakhiri polemik yang tak berkesudahan itu. Inilah momentum kebangsaan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan melalui jalan musyawarah. 

Presiden harus merangkul elit NU, Menteri Muhadjir, Muhammyadiayah, MUI, dan elemen terkait lainnya untuk duduk bersama mengademkan suasana sehingga polemik FDS berangsur reda.

Langkah elegan dan menyejukkan bisa ditempuh Presiden Jokowi dengan melancarkan kembali diplomasi makan-makan, sebagaimana ia lakukan sebelumnya merangkul elit politik dengan memperlihatkan momen keakraban dan kebersamaan tanpa saling mencengkram dan mengancam.

Cabut moratorium TKI ke Saudi, apa yang harus dilakukan pemerintah?
Uang tol elektronik ancam 20 ribu pekerja
Jangan ambil keputusan saat dalam 4 kondisi ini
Menyikapi isu bangkitnya PKI
Refleksi 1 Muharram
Fetching news ...