Waketum Gerindra ganggu hubungan Prabowo-SBY?

REPORTED BY: Fathor Rasi

Waketum Gerindra ganggu hubungan Prabowo-SBY?

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono kembali membuat gaduh dunia politik nasional lantaran memuji kinerja Presiden Joko Widodo. Arif menilai pemerintahan Jokowi mulai menunjukkan arah kemajuan yang nyata dan mulai dirasakan masyarakat. Padahal selama ini Gerindra kerap melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.

Apresiasi terhadap kinerja Jokowi tersebut diunggkapkannya setelah politisi Gerindra itu mengatakan "wajar PDIP disamakan dengan PKI" yang memancing emosi kader PDIP dan mengancam mempolisikan dia.

Yang tak kalah mencengangkan dari pernyataan Arief yaitu ketika membandingkan prestasi era Jokowi dengan 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Arif menyebutkan bahwa petani tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan pupuk, BBM dan gas 3 kg.

Pernyataan Waketum Gerindra tersebut bisa mengganggu hubungan Gerindra-Demokrat yang dirintis selama ini. Saat bertemu, senyum sumringah terparcar dari wajah Prabowo Subianto dan Susilo SBY dengan penuh canda dan tawa. 

Dua momentum besar yang tampak menyatukan Gerindra-Demokrat adalah aksi walk out pada rapat paripurna dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu pada 21 Juli kemarin. Kedua adalah pelimpahan suara wakil Partai Demokrat Agus-Sylvi kepada pasangan Anies-Sandi yang disokong Gerindra.

Sikap Arief tersebut merupakan pukulan berat bagi Gerindra karena dalam kurun waktu yang berdekatan Arief melakukan blunder politik dua kali yakni menyamakan PDIP dengan PKI dan memuji habis kinerja Presiden Jokowi.

Sepertinya Gerindra akan memberikan sanksi tegas mengingat pernyataannya Waketum Gerindra itu berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan Gerindra-Demokrat yang baru saja dirintis. Pertemuan kedua elit parpol itu tentunya tidak lepas dari agenda politik menuju Pilpres 2019.

Banyak pihak menilai bersatunya Gerindra-Demokrat akan menjadi lawan seimbang bagi potensi koalisi PDIP-Golkar nanti. Sementara itu, partai-partai menengah akan ikut di belakang menjadi penggenap.

PDIP sendiri sudah merasakan kekalahan telak di Pilkada DKI tahun ini, dan bukan tidak mungkin pada Pilpres 2019 nanti kedua partai akan berhasil menggugurkan kembalinya Jokowi ke kursi RI-1.

Menyusul presidential thresold 20 persen, setiap partai harus koalisi karena pada Pileg 2014, tak satu pun partai menembus angka tersebut, bahkan PDIP sebagai pemenang hanya memperoleh 18,95 persen. Sementara itu, Gerindra di urutan kedua mendapatkan 14,17 persen, dan Demokrat 10,19 persen.

Apabila koalisi terjadi seperti pada Pilkada DKI, Pilpres 2019 pasti akan lebih panas dari 2014. Dengan skenario seperti ini, kemenangan sepertinya akan lebih banyak ditentukan siapa wakil dari Jokowi.

Raih berbagai diskon dalam perayaan Hari Belanja Online Nasional
Berharap kinerja DPR naik setelah blue print reformasi rampung
Iming-iming Jokowi bagi pejabat yang tutup peluang korupsi
Memperkuat pendidikan Islam di perbatasan
Pro dan kontra ICMI dukung Jokowi di 2019
Fetching news ...