Gerindra nilai Rupiah bisa terdepresiasi hingga 3,94 persen

REPORTED BY: Insan Praditya

Gerindra nilai Rupiah bisa terdepresiasi hingga 3,94 persen DPR RI

Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Gerindra, Heri Gunawan, menilai rupiah pun bisa terdepresiasi hingga 3,94 persen. Bahkan awal Oktober ini saja depresiasi sudah mencapai 3,50 persen. Depresiasi rupiah saat ini telah meninggalkan jauh target pemerintah dalam RPJMN 2018 yang menetapkan nilai tukar rupiah Rp 13.400 terhadap dolar Amerika Serikat. Namun saat ini sudah mencapai Rp 15.200 per dolar AS.

“Diperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar bisa menyentuh level Rp 15.500 per dolar. Ini juga dapat dilihat dari exchange forward bank (BCA, misalnya), sebesar Rp 15.600 per dolar pada 6 bulan ke depan. Secara total, maka rupiah telah terdepresiasi lebih dari 11-12 persen tahun ini,” kata Heri, Rabu (10/10/2018).

Dampaknya, lanjut Heri, akibat depresiasi rupiah ini cadangan devisa diprediksi akan terus turun ke level 115 miliar dolar AS sampai dengan akhir bulan Oktober. Ini akibat pemerintah mengintervensi rupiah. Ada wacana pula agar Indonesia mengunakan Asia’s Crisis Reserve Pool untuk menahan laju depresiasi rupiah. Dijelaskan Heri, Asia Crisis Reserve Pool ini berjumlah 240 miliar dolar AS yang bisa dipinjam oleh negara-negara Asia dalam keadaan darurat untuk mengatasi gejolak keuangan.

“Khusus untuk situasi Indonesia saat ini, dialokasikan 23 miliar dolar AS dari pool dana tersebut jika pemerintah Indonesia memerlukan,” ungkap mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR ini.

Dampak lain pelemahan rupiah adalah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat. Terutama PHK yang terjadi pada industri yang menggantungkan bahan bakunya dari impor.

“Selanjutnya, tentu depresiasi rupiah menyebabkan daya beli masyarakat menurun akibat meningkatnya harga-harga barang. Saat ini harga memang belum naik, karena pedagang masih menggunakan stok lama. Namun, dalam 2-3 bulan ke depan, ketika pedagang sudah membeli bahan baku baru, maka kenaikan harga tidak bisa dihindarkan. Sekalipun tidak ada kenaikan, volumenya pasti diturunkan," tutup Heri/

 

PKB prioritaskan honorer ketimbang kenaikan gaji PNS
Jokowi: Indonesia butuh kritik berbasis data, bukan pembodohan
Sandiaga ingin bangun infrastruktur tanpa utang, ini kata Fadli Zon
Fadli Zon: Tjahjo sebaiknya mundur jika tak bisa urus e-KTP
Fadli Zon ajak anggota parlemen lawan korupsi
BPN: Pindah ke Jateng terobosan brilian
Pimpinan DPR: HAM dan Demokrasi era Jokowi alami kemunduran
Saham Wallstret ditutup menguat sementara saham Eropa melemah
DPR RI kagumi perjuangan Azerbaijan raih kemerdekaan
Kemiskinan ditarget turun 9,5% hingga 9%
DPR RI sambut baik kedatangan parlemen Kuwait
BPN pindah ke Jateng, ini kata Hanura
DPW Kalsel dukung Jokowi, PAN: Itu realita politik lokal
Prabowo perlu reuni 212 lagi jelang Pilpres 2019 jika ingin menang
Meluruskan cara pandang tentang pernikahan dan keluarga
Fetching news ...