Ratna Sarumpaet tuding pemerintah blokir dana pembangunan Papua sebesar 23,9 T

REPORTED BY: Insan Praditya

Ratna Sarumpaet tuding pemerintah blokir dana pembangunan Papua sebesar 23,9 T Aktivis Ratna Sarumpaet

Aktivis Ratna Sarumpaet menuding pemerintah melakukan pemblokiran dana sejumlah nasabah, yang seharusnya digunakan untuk bantuan swadaya pembangunan di Papua.

Ratna menyatakan bahwa tindakan pemerintah memblokir sejumlah dana untuk pembangunan Papua adalah pelanggaran . Dalam hal ini Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan telah melakukan pelanggaran kekuasaan.

"Kasusnya sendiri adalah bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kekuasaan dalam hal ini dugaan pelanggaran yang dilakukan kekuasaan, dalam hal ini bisa Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan dilakukan oleh Menteri Keuangan," kata Ratna saat jumpa pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/09/2018).

Ratna mengungkapkan bahwa tujuan dana ini adalah untuk pembangunan Papua. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah memiliki tendensi melakukan pelanggaran keuangan.

"Dana ini untuk swadaya pembangunan di Papua. Kasus ini mempunyai tendensi juga melakukan pelanggaran keuangan," kata Ratna.

Tudingan Ratna ini berdasarkan laporan Ruben PS Marey yang mendatangi Ratna Sarumpaet Crisis Center (RSCC). Dalam laporannya, Ruben mengadukan tindakan pemerintah  yang diduga melakukan pemblokiran sepihak atas dananya yang disimpan dalam salah satu bank di Indonesia.

Ruben menjelaskan, persoalan ini bermula dari dia yang menerima gelontoran dana dari para donatur untuk membangun Papua. Dana dengan total Rp 23,9 triliun itu tersimpan sejak tahun 2016 dalam rekening pribadinya.

"Total keseluruhan Rp 23,9 triliun rupiah itu untuk dana-dana pembangunan yang kami upayakan saat itu supaya para donatur itu tergerak hatinya karena melihat ketertinggalan kami di Papua dengan angka kemiskinan yang begitu tinggi indeks pembangunan manusianya sangat rendah bahkan kalau diukur seluruh dunia paling rendah di seluruh dunia," tutur Ruben.

Ruben mengatakan bahwa uang dalam rekeningnya dijamin dalam UU lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, yang dimuat dalam UU no.24 tahun 1999. Dalam UU tersebut, dinyatakan bahwa tiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Ia juga mengatakan bahwa UU tersebut masih berlaku, dan segala aturan yang bertentangan dengan UU tersebut tidaklah berlaku.

"(Rekening) Atas nama pribadi saya, saya dijamin dalam UU lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar kita yang dimuat dalam UU 24 Tahun 1999 Bab II Pasal 2 ayat disebutkan bahwa setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa kalau ada pembatasan-pembatasan aturan itu gugur dengan sendirinya karena bertabrakan dengan UU di atasnya," imbuhnya.

Ia meyakini dana tersebut diblokir karena pihak Bank Dunia sudah menyatakan dana tersebut masuk ke rekeningnya. Namun, ketika diperiksa, dana tersebut belum juga sampai ke rekeningnya.

"Kemudian kami mendapatkan print out rekening kami dan faktanya kosong tetapi laporannya World Bank itu sudah masuk ke rekening kami ini kami melihat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Kami pun semalam hubungi auditor dari World Bank dan mengatakan transferan kami kepada saudara dari bank Indonesia itu sudah clear," ungkap Ruben.

Selain mengadu kepada Ratna Sarumpaet Crisis Center (RSCC), Ruben juga berencana melaporkan kasus ini ke DPR RI. Ia berharap DPR RI dapat menanggapi hal ini.

"Kami harap kepada pihak dewan bisa merespons apa yang kami bawa sebagai aspirasi ini," pungkasnya.

 

Persoalan DPT bermula dari Kemendagri
Golkar akan rapat internal terkait Erwin Aksa dukung Prabowo-Sandi
Politisi Golkar ini dukung Prabowo-Sandi demi sahabat
DPR: Investor berlarian ke luar karena tingginya ongkos produksi
Seberapa narsis dirimu?
Komisi I imbau masyarakat laporkan TNI yang tidak netral
Kubu Jokowii minta Sandiaga realistis dalam membuat program
Kubu Jokowi: Ujian Nasional harus dipertahankan
Aksi ambil untung buat IHSG rentan terkoreksi
Fadli Zon nilai ujian nasional tak selesaikan persoalan standardisasi pendidikan
KPU nilai debat ketiga lebih kondusif dibanding debat kedua
Golkar nilai debat cawapres tak seimbang, Ma'ruf Amin jauh lebih menguasai
Kubu Prabowo nilai Ujian Nasional pantas dihapus
Allah lebih memihak perempuan?
Politisi Demokrat desak audit lingkungan di Pulau Wawonii dan Kabaena
Fetching news ...