Ratna Sarumpaet tuding pemerintah blokir dana pembangunan Papua sebesar 23,9 T

REPORTED BY: Insan Praditya

Ratna Sarumpaet tuding pemerintah blokir dana pembangunan Papua sebesar 23,9 T Aktivis Ratna Sarumpaet

Aktivis Ratna Sarumpaet menuding pemerintah melakukan pemblokiran dana sejumlah nasabah, yang seharusnya digunakan untuk bantuan swadaya pembangunan di Papua.

Ratna menyatakan bahwa tindakan pemerintah memblokir sejumlah dana untuk pembangunan Papua adalah pelanggaran . Dalam hal ini Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan telah melakukan pelanggaran kekuasaan.

"Kasusnya sendiri adalah bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kekuasaan dalam hal ini dugaan pelanggaran yang dilakukan kekuasaan, dalam hal ini bisa Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan dilakukan oleh Menteri Keuangan," kata Ratna saat jumpa pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/09/2018).

Ratna mengungkapkan bahwa tujuan dana ini adalah untuk pembangunan Papua. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah memiliki tendensi melakukan pelanggaran keuangan.

"Dana ini untuk swadaya pembangunan di Papua. Kasus ini mempunyai tendensi juga melakukan pelanggaran keuangan," kata Ratna.

Tudingan Ratna ini berdasarkan laporan Ruben PS Marey yang mendatangi Ratna Sarumpaet Crisis Center (RSCC). Dalam laporannya, Ruben mengadukan tindakan pemerintah  yang diduga melakukan pemblokiran sepihak atas dananya yang disimpan dalam salah satu bank di Indonesia.

Ruben menjelaskan, persoalan ini bermula dari dia yang menerima gelontoran dana dari para donatur untuk membangun Papua. Dana dengan total Rp 23,9 triliun itu tersimpan sejak tahun 2016 dalam rekening pribadinya.

"Total keseluruhan Rp 23,9 triliun rupiah itu untuk dana-dana pembangunan yang kami upayakan saat itu supaya para donatur itu tergerak hatinya karena melihat ketertinggalan kami di Papua dengan angka kemiskinan yang begitu tinggi indeks pembangunan manusianya sangat rendah bahkan kalau diukur seluruh dunia paling rendah di seluruh dunia," tutur Ruben.

Ruben mengatakan bahwa uang dalam rekeningnya dijamin dalam UU lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, yang dimuat dalam UU no.24 tahun 1999. Dalam UU tersebut, dinyatakan bahwa tiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Ia juga mengatakan bahwa UU tersebut masih berlaku, dan segala aturan yang bertentangan dengan UU tersebut tidaklah berlaku.

"(Rekening) Atas nama pribadi saya, saya dijamin dalam UU lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar kita yang dimuat dalam UU 24 Tahun 1999 Bab II Pasal 2 ayat disebutkan bahwa setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa kalau ada pembatasan-pembatasan aturan itu gugur dengan sendirinya karena bertabrakan dengan UU di atasnya," imbuhnya.

Ia meyakini dana tersebut diblokir karena pihak Bank Dunia sudah menyatakan dana tersebut masuk ke rekeningnya. Namun, ketika diperiksa, dana tersebut belum juga sampai ke rekeningnya.

"Kemudian kami mendapatkan print out rekening kami dan faktanya kosong tetapi laporannya World Bank itu sudah masuk ke rekening kami ini kami melihat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Kami pun semalam hubungi auditor dari World Bank dan mengatakan transferan kami kepada saudara dari bank Indonesia itu sudah clear," ungkap Ruben.

Selain mengadu kepada Ratna Sarumpaet Crisis Center (RSCC), Ruben juga berencana melaporkan kasus ini ke DPR RI. Ia berharap DPR RI dapat menanggapi hal ini.

"Kami harap kepada pihak dewan bisa merespons apa yang kami bawa sebagai aspirasi ini," pungkasnya.

 

Berharap pada niat luhur pemerintah berantas korupsi
PAN: penjarahan masih terjadi di Palu dan Donggala
Kubu Prabowo: Kampanye tak harus selalu pencitraan
Legislator ajak seret Myanmar ke Mahkamah Internasional
Demokrat beri masukan jelang empat tahun pemerintahan Jokowi
Panggil Kepala Daerah, kubu Jokowi nilai Bawaslu berlebihan
Peluru yang nyasar ke DPR berasal dari senjata modifikasi
Bawaslu akan panggil Jokowi-Ma'ruf, Timses: capres-cawapres sibuk
DPR dorong alokasi beasiswa korban bencana Sulteng
Ketua MKD datangi lokasi penembakan DPR
Bamsoet minta DPR RI dilapisi kaca anti peluru
Politisi Gerindra: polisi tak profesional simpulkan kasus penembakan
Polisi sebut penembak Gedung DPR berinisial I
Bupati Bekasi dan Direktur Lippo tersangka suap Meikarta
Kubu Jokowi tak tergoda kampanye negatif PKS
Fetching news ...