PPP sarankan Kemenkumham buat terobosan PKPU

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

PPP sarankan Kemenkumham buat terobosan PKPU

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani menyampaikan saran terkait disahkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan mantan narapidana korupsi untuk maju dalam pemilihan legislatif. 

Asrul mengatakan Kemenkuham perlu membuat catatan-catatan khusus dalam hal ini serta membuat terobosan dalam PKPU, agar pihak-pihak yang merasa dirugikan memiliki ruang untuk menampung hal tersebut, namun tentu tidak dengan merubah semua isi PKPU.

"PKPU itu perlu disahkan tetapi Mentri Hukum dan HAM seharusnya membuat trobosan. Trobosan itu adalah dalam undang-undang itu Kemenkumham membuat catatan bahwa PKPU itu bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Tetapi tentunya PKPU tidak menghambat pemilu. PKPU tetap diundangkan, karena isi PKPU tidak cuma itu ada soal-soal yang lain," kata Asrul di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Rabu (4/08/2018). 

Asrul lanjut menambahkan pengesahan PKPU oleh Kementerian Hukum dan HAM tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk maju di pemilihan legislatif akan memunculkan gugatan dari pihak-pihak yang ingin maju di pemilihan legislatif tetapi pernah tersandung kasus korupsi.

"Saya melihat dari pergesaran peraturan ini, hanya akan menambah kemungkinan gugatan seseorang yg ingin menjadi caleg tapi dia mantan terpidana korupsi," lanjut Asrul.

Tak hanya itu, Dia juga mengatakan gugatan itu tidak hanya dilayangkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetapi partai politik juga dapat digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan PKPU tersebut.

"Sekarang parpol dan KPU bisa digugat, jika parpol dituntut maka parpol harus dapat menjelaskan buntut dari kebijakan itu adalah pakta integritas yang ditandatangani terkait PKPU," papar Asrul.

Pakta Integritas 

Pada Pasal 4 Ayat 3 PKPU telah disebutkan, dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Terkait dengan partai politik ada di Pasal 6 Ayat 1 Huruf e dinyatakan bahwa pimpinan parpol sesuai tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 3.

Formulir pakta integritas itu berisi tiga poin, di antaranya jika ada pelanggaran pakta integritas, berupa adanya bakal calon yang berstatus mantan napi bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi, maka bersedia dikenai sanksi administrasi pembatalan pencalonan. 

KPU juga memiliki wewenang menolak calon yang diusung partai adalah salah satu yang pernah berhubungan dengan tiga kasus yang disebutkan. KPU akan menolak secara administrasi dan meminta parpol mengganti calon yang diusungnya.

PKB prioritaskan honorer ketimbang kenaikan gaji PNS
Jokowi: Indonesia butuh kritik berbasis data, bukan pembodohan
Sandiaga ingin bangun infrastruktur tanpa utang, ini kata Fadli Zon
Fadli Zon: Tjahjo sebaiknya mundur jika tak bisa urus e-KTP
Fadli Zon ajak anggota parlemen lawan korupsi
BPN: Pindah ke Jateng terobosan brilian
Pimpinan DPR: HAM dan Demokrasi era Jokowi alami kemunduran
Saham Wallstret ditutup menguat sementara saham Eropa melemah
DPR RI kagumi perjuangan Azerbaijan raih kemerdekaan
Kemiskinan ditarget turun 9,5% hingga 9%
DPR RI sambut baik kedatangan parlemen Kuwait
BPN pindah ke Jateng, ini kata Hanura
DPW Kalsel dukung Jokowi, PAN: Itu realita politik lokal
Prabowo perlu reuni 212 lagi jelang Pilpres 2019 jika ingin menang
Meluruskan cara pandang tentang pernikahan dan keluarga
Fetching news ...