News Law

Ribuan PNS terindikasi korup, Tjahjo gandeng KPK

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Ribuan PNS terindikasi korup, Tjahjo gandeng KPK "Target kami bersama KPK Desember sudah bisa diselesaikan dengan baik terkait 2300 PNS yang terlibat." Tjahjo Kumolo.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memeriksa 2357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Jika terbukti, Tjahjo memerintahkan Badan kepegawaian Negara (BKN) untuk lekas memecat PNS korup tersebut.

"Sekarang sedang ditelaah detail sama BKN, karena yang punya data semuanya BKN. Target kami bersama KPK Desember sudah bisa diselesaikan dengan baik terkait 2300 PNS yang terlibat, gitu aja," ujarnya di gedung DPR-MPR RI Jakarta, Senin (17/08/2018).

Tjahjo mengingatkan semua aparatur negara untuk berlaku jujur, dan apabila terindikasi melakukan korupsi, dia menyarankan mereka segera mengajukan surat pengunduran diri.

"Intinya kita ingin membangun sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa. Siapa pun yang sudah ingkar apalagi terkait masalah tipikor ya harus ikhlaslah, mundur gitu aja.  Kalau gak mau mundur, ya diberhentikan," tegasnya.

Kementerian Dalam Negeri sebelumnya mendapatkan laporan dan data lengkap mengenai nama-nama PNS yang diduga terlibat korupsi di beberapa daerah di sejumlah provinsi di Indonesia. Setelah mendapatkan data tersebut, Tjahjo menginstruksikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memilah PNS yang terlibat dan tidak terlibat pada kasus tersebut.

"Begini, Kemendagri awalnya mendapatkan data lengkap, nama dari kota kabupaten dan jabatan apa dari BKN. Kami menginisiasi rapat bersama dengan Kemenpan-RB dan BKN, mengundang seluruh Sekda, baik Sekda kota kabupaten atau provinsi.  Dua ribu sekian ini mana yang benar-benar terlibat dipelajari semua. Keputusan pengadilan udah clear semua," lanjutnya.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diperoleh Rimanews di KPK, terdapat 14 daerah yang dicemari PNS korup. Dari 14 daerah tersebut, ada 2357 PNS yang diduga terlibat korupsi dan masih aktif.

Sementara itu, PNS yang telah dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat sebanyak 317 orang, dan 1424 sisanya dimasukkan daftar hitam.

KPK meminta semua PNS yang terbukti korupsi atau kasusnya sudah berkekuatan hukum (inkrah) segera dipecat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disipilin PNS.

"Ya pokoknya yang 2300 itu semua itu hasil telaah dari BKN sudah didata sama KPK dan ini sudah memiliki kekuatan hukum karena kasus tipikor," tutup Tjahjo.

Persoalan DPT bermula dari Kemendagri
Golkar akan rapat internal terkait Erwin Aksa dukung Prabowo-Sandi
Politisi Golkar ini dukung Prabowo-Sandi demi sahabat
DPR: Investor berlarian ke luar karena tingginya ongkos produksi
Seberapa narsis dirimu?
Komisi I imbau masyarakat laporkan TNI yang tidak netral
Kubu Jokowii minta Sandiaga realistis dalam membuat program
Kubu Jokowi: Ujian Nasional harus dipertahankan
Aksi ambil untung buat IHSG rentan terkoreksi
Fadli Zon nilai ujian nasional tak selesaikan persoalan standardisasi pendidikan
KPU nilai debat ketiga lebih kondusif dibanding debat kedua
Golkar nilai debat cawapres tak seimbang, Ma'ruf Amin jauh lebih menguasai
Kubu Prabowo nilai Ujian Nasional pantas dihapus
Allah lebih memihak perempuan?
Politisi Demokrat desak audit lingkungan di Pulau Wawonii dan Kabaena
Fetching news ...