News Law

Ribuan PNS terindikasi korup, Tjahjo gandeng KPK

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Ribuan PNS terindikasi korup, Tjahjo gandeng KPK "Target kami bersama KPK Desember sudah bisa diselesaikan dengan baik terkait 2300 PNS yang terlibat." Tjahjo Kumolo.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memeriksa 2357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Jika terbukti, Tjahjo memerintahkan Badan kepegawaian Negara (BKN) untuk lekas memecat PNS korup tersebut.

"Sekarang sedang ditelaah detail sama BKN, karena yang punya data semuanya BKN. Target kami bersama KPK Desember sudah bisa diselesaikan dengan baik terkait 2300 PNS yang terlibat, gitu aja," ujarnya di gedung DPR-MPR RI Jakarta, Senin (17/08/2018).

Tjahjo mengingatkan semua aparatur negara untuk berlaku jujur, dan apabila terindikasi melakukan korupsi, dia menyarankan mereka segera mengajukan surat pengunduran diri.

"Intinya kita ingin membangun sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa. Siapa pun yang sudah ingkar apalagi terkait masalah tipikor ya harus ikhlaslah, mundur gitu aja.  Kalau gak mau mundur, ya diberhentikan," tegasnya.

Kementerian Dalam Negeri sebelumnya mendapatkan laporan dan data lengkap mengenai nama-nama PNS yang diduga terlibat korupsi di beberapa daerah di sejumlah provinsi di Indonesia. Setelah mendapatkan data tersebut, Tjahjo menginstruksikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memilah PNS yang terlibat dan tidak terlibat pada kasus tersebut.

"Begini, Kemendagri awalnya mendapatkan data lengkap, nama dari kota kabupaten dan jabatan apa dari BKN. Kami menginisiasi rapat bersama dengan Kemenpan-RB dan BKN, mengundang seluruh Sekda, baik Sekda kota kabupaten atau provinsi.  Dua ribu sekian ini mana yang benar-benar terlibat dipelajari semua. Keputusan pengadilan udah clear semua," lanjutnya.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diperoleh Rimanews di KPK, terdapat 14 daerah yang dicemari PNS korup. Dari 14 daerah tersebut, ada 2357 PNS yang diduga terlibat korupsi dan masih aktif.

Sementara itu, PNS yang telah dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat sebanyak 317 orang, dan 1424 sisanya dimasukkan daftar hitam.

KPK meminta semua PNS yang terbukti korupsi atau kasusnya sudah berkekuatan hukum (inkrah) segera dipecat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disipilin PNS.

"Ya pokoknya yang 2300 itu semua itu hasil telaah dari BKN sudah didata sama KPK dan ini sudah memiliki kekuatan hukum karena kasus tipikor," tutup Tjahjo.

Berharap pada niat luhur pemerintah berantas korupsi
PAN: penjarahan masih terjadi di Palu dan Donggala
Kubu Prabowo: Kampanye tak harus selalu pencitraan
Legislator ajak seret Myanmar ke Mahkamah Internasional
Demokrat beri masukan jelang empat tahun pemerintahan Jokowi
Panggil Kepala Daerah, kubu Jokowi nilai Bawaslu berlebihan
Peluru yang nyasar ke DPR berasal dari senjata modifikasi
Bawaslu akan panggil Jokowi-Ma'ruf, Timses: capres-cawapres sibuk
DPR dorong alokasi beasiswa korban bencana Sulteng
Ketua MKD datangi lokasi penembakan DPR
Bamsoet minta DPR RI dilapisi kaca anti peluru
Politisi Gerindra: polisi tak profesional simpulkan kasus penembakan
Polisi sebut penembak Gedung DPR berinisial I
Bupati Bekasi dan Direktur Lippo tersangka suap Meikarta
Kubu Jokowi tak tergoda kampanye negatif PKS
Fetching news ...