Menpora harus buka komunikasi terkait anggaran pelatnas Asian Games

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Menpora harus buka komunikasi terkait anggaran pelatnas Asian Games Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi

Wakil Ketua Komisi Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk membuka komunikasi yang lebih luwes dengan para induk cabang olahraga (cabor), khususnya terkait anggaran program pemusatan pelatihan nasional (Pelatnas) bagi atlet menjelang Asian Games 2018.

“Pola komunikasi yang dibangun mungkin ada yang mandek selama ini, jadi seolah tidak ketemu antara keinginan pengurus induk cabor dengan Kemenpora,” ujar Fikr, Kamis (11/01/2018).

Menurut politisi F-PKS itu, sistem pengajuan proposal anggaran Pelatnas secara langsung oleh induk Cabor merupakan model yang sama sekali baru diterapkan. Sementara itu, sebelumnya, penganggaran dan distribusi dana ke cabor dan atlet dilakukan oleh Satlak Prima.

Pascapembubaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) oleh Peraturan Presiden No.95 tahun 2017, pelaksanaan dan penganggaran pelatnas diserahkan langsung ke induk cabor. Masalah yang muncul, belum tentu semua pengurus induk cabor memahami pola usulan atau proposal penganggaran yang sesuai dengan ketentuan, karena menggunakan dana APBN.

“Tentunya tidak cukup Juknis (Petunjuk Teknis) pembuatan proposal saja, tetapi juga bagaimana pendampingannya sampai tuntas. Selain itu, bagaimana induk cabor dapat secara optimal menyerap kuota anggaran yang tersedia juga harusnya dikomunikasikan. Tidak adil rasanya bila cabor yang potensial atau ditarget emas mendapat porsi anggaran yang sama dengan cabor lain,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Fikri, pembahasan intens perlu dilakukan antara pemangku kepentingan di pemerintah dan para cabor. Hal ini guna menjaga transparansi pembahasan anggaran atau proposal Pelatnas, kalau perlu juga melibatkan tim konsultasi teknis dari unsur BPK, BPKP, KONI, dan Kementerian Keuangan.

“Sebaiknya juga, target dari tim ini adalah mengoptimalkan kuota anggaran yang tersedia berdasarkan prioritas prestasi cabor. Pada akhirnya hal itu akan mengoptimalkan pendapatan emas di Asian Games,” pesan politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sebelumnya, beberapa induk cabor mengkritik Kemenpora karena anggaran Pelatnas banyak yang dipotong.  Kritik tersebut turut menuai reaksi Wapres Jusuf Kalla yang meminta Kemenpora tidak memangkas anggaran cabor prioritas.

Sebagai informasi, mekanisme pengusulan anggaran pelatnas cabor untuk persiapan Asian Games 2018 dilakukan oleh masing-masing pengurus induk cabor, yang kemudian diverikasi oleh tim di bawah Kemenpora.  Namun, usulan anggaran sebagian besar dipangkas oleh tim verifikasi karena dianggap tidak sesuai ketentuan atau terlalu berlebih.

Pelatnas Asian Games untuk 40 cabor dianggarkan oleh Pemerintah sebesar Rp735 miliar.  Kemudian atas perintah Ketua Pengarah yang juga WaPres Jusuf Kalla, 70 persennya atau sebesar Rp514,5 miliar harus betul-betul untuk kepentingan pelatihan dan prestasi atlet, sedangkan 30 persennya baru untuk belanja operasional lain-lain. Namun, tim verifikasi hanya meloloskan rekomendasi anggaran bagi pelatnas sebesar Rp427,58 miliar. 

 

PKB prioritaskan honorer ketimbang kenaikan gaji PNS
Jokowi: Indonesia butuh kritik berbasis data, bukan pembodohan
Sandiaga ingin bangun infrastruktur tanpa utang, ini kata Fadli Zon
Fadli Zon: Tjahjo sebaiknya mundur jika tak bisa urus e-KTP
Fadli Zon ajak anggota parlemen lawan korupsi
BPN: Pindah ke Jateng terobosan brilian
Pimpinan DPR: HAM dan Demokrasi era Jokowi alami kemunduran
Saham Wallstret ditutup menguat sementara saham Eropa melemah
DPR RI kagumi perjuangan Azerbaijan raih kemerdekaan
Kemiskinan ditarget turun 9,5% hingga 9%
DPR RI sambut baik kedatangan parlemen Kuwait
BPN pindah ke Jateng, ini kata Hanura
DPW Kalsel dukung Jokowi, PAN: Itu realita politik lokal
Prabowo perlu reuni 212 lagi jelang Pilpres 2019 jika ingin menang
Meluruskan cara pandang tentang pernikahan dan keluarga
Fetching news ...