News

Respon PDIP terkait OTT 3 kadernya oleh KPK

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Respon PDIP terkait  OTT 3 kadernya oleh KPK "Siapa pun yang terjerat OTT KPK otomatis langsung dipecat" - Ahmad Basarah

Dalam waktu sepekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tiga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diantaranya Bupati Purbalingga Tasdi, Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyono.

Tertangkapnya pemimpin daerah kader PDIP ini dalam kasus yang berbeda-beda, namun masih terkait dengan kasus korupsi.

Dalam Aksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini, KPK menangkap Bupati Purbalingga Tasdi terkait kasus suap proyek Islamic Center, Senin (04/06/2018).

KPK sudah menetapkan Tasdi menjadi  tersangka dalam proyek pembangunan Islamic Center tahap 2 tahun 2018.

Menurut KPK, Tasdi menerima uang suap sebanyak Rp. 100 juta dari proyek dengan nilai Rp. 2 Miliar.

Tak hanya menangkap Tasdi, KPK juga menangkap pihak-pihak swasta sebagai tersangka pemberi suap. KPK menduga Bupati Purbalingga tersebut telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Setelah tertangkapnya Bupati Purbalingga Tasdi, KPK juga menetapkan dua kader PDIP daerah lainnya yaitu Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungaagung.

Samanhudi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Blitar, Rabu (06/06/2018), KPK menyita sejumlah barang bukti diantaranya uang sekitar 1,5 miliar dan catatan proyek.

Samanhudi diduga menerima suap dari pihak swasta yang bernama Susilo Prabowo sebesar 8 persen yaitu Rp. 1,5 Miliar dari proyek dengan nilai Rp 23 miliar.

KPK juga menangkap dua pihak swasta yakni Bambang Purnomo selaku pihak swasta dan kontraktor Susilo Prabowo.

Keduanya diduga sebagai penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf batau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyono periode 2013-2018 ditetapkan sebagai tersangka dugaan menerima suap sekitar Rp 2,5 miliar terkait proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulung Agung.

Dalam OTT tersebut KPK juga menangkap 3 tersangka lainnya yakni Agus Prayitno dari pihak swasta, Sutrisno selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung  dan Susilo Prabowo selaku kontraktor.

“Diduga pemberian suap itu dilakukan oleh Susilo Prabowo kepada Bupati Tulungagung sebesar Rp 1 Miliar dan itu bukan kali pertama Syahri menerima uang tersebut,” papar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

KPK menetapkan Syahri Mulyo, Agung Prayitno dan Sutrisno telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

 

PDIP: Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tidak politis
PAN dukung pemerintah soal penundaan pembebasan Ba'asyir
MenpanRB akan pecat 300 PNS
GRANAT serukan Pemilu damai bebas Narkoba
Lebih dari 1000 PNS korupsi belum dipecat, ada apa?
Fahri Hamzah minta pemerintah tuntaskan hak keluarga korban kecelakaan Lion Air
Fadli Zon ragukan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi moderator debat
Kubu Jokowi curigai hasil survei Median
Calon pemimpin penyebar hoaks jangan dipilih
PKS harap pemerintah tak politisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Fadli Zon optimistis Prabowo lampaui elektabilitas Jokowi
Bamsoet imbau TNI-Polri netral dalam pemilu
IHSG siap melaju naik karena sentimen eksternal
DPR apresiasi mundurnya Edy dari ketua umum PSSI
Ahok bebas, apa pengaruhnya pada Pilpres?
Fetching news ...