News

Respon PDIP terkait OTT 3 kadernya oleh KPK

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Respon PDIP terkait  OTT 3 kadernya oleh KPK "Siapa pun yang terjerat OTT KPK otomatis langsung dipecat" - Ahmad Basarah

Dalam waktu sepekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tiga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diantaranya Bupati Purbalingga Tasdi, Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyono.

Tertangkapnya pemimpin daerah kader PDIP ini dalam kasus yang berbeda-beda, namun masih terkait dengan kasus korupsi.

Dalam Aksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini, KPK menangkap Bupati Purbalingga Tasdi terkait kasus suap proyek Islamic Center, Senin (04/06/2018).

KPK sudah menetapkan Tasdi menjadi  tersangka dalam proyek pembangunan Islamic Center tahap 2 tahun 2018.

Menurut KPK, Tasdi menerima uang suap sebanyak Rp. 100 juta dari proyek dengan nilai Rp. 2 Miliar.

Tak hanya menangkap Tasdi, KPK juga menangkap pihak-pihak swasta sebagai tersangka pemberi suap. KPK menduga Bupati Purbalingga tersebut telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Setelah tertangkapnya Bupati Purbalingga Tasdi, KPK juga menetapkan dua kader PDIP daerah lainnya yaitu Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungaagung.

Samanhudi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Blitar, Rabu (06/06/2018), KPK menyita sejumlah barang bukti diantaranya uang sekitar 1,5 miliar dan catatan proyek.

Samanhudi diduga menerima suap dari pihak swasta yang bernama Susilo Prabowo sebesar 8 persen yaitu Rp. 1,5 Miliar dari proyek dengan nilai Rp 23 miliar.

KPK juga menangkap dua pihak swasta yakni Bambang Purnomo selaku pihak swasta dan kontraktor Susilo Prabowo.

Keduanya diduga sebagai penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf batau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyono periode 2013-2018 ditetapkan sebagai tersangka dugaan menerima suap sekitar Rp 2,5 miliar terkait proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulung Agung.

Dalam OTT tersebut KPK juga menangkap 3 tersangka lainnya yakni Agus Prayitno dari pihak swasta, Sutrisno selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung  dan Susilo Prabowo selaku kontraktor.

“Diduga pemberian suap itu dilakukan oleh Susilo Prabowo kepada Bupati Tulungagung sebesar Rp 1 Miliar dan itu bukan kali pertama Syahri menerima uang tersebut,” papar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

KPK menetapkan Syahri Mulyo, Agung Prayitno dan Sutrisno telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

 

PKB prioritaskan honorer ketimbang kenaikan gaji PNS
Jokowi: Indonesia butuh kritik berbasis data, bukan pembodohan
Sandiaga ingin bangun infrastruktur tanpa utang, ini kata Fadli Zon
Fadli Zon: Tjahjo sebaiknya mundur jika tak bisa urus e-KTP
Fadli Zon ajak anggota parlemen lawan korupsi
BPN: Pindah ke Jateng terobosan brilian
Pimpinan DPR: HAM dan Demokrasi era Jokowi alami kemunduran
Saham Wallstret ditutup menguat sementara saham Eropa melemah
DPR RI kagumi perjuangan Azerbaijan raih kemerdekaan
Kemiskinan ditarget turun 9,5% hingga 9%
DPR RI sambut baik kedatangan parlemen Kuwait
BPN pindah ke Jateng, ini kata Hanura
DPW Kalsel dukung Jokowi, PAN: Itu realita politik lokal
Prabowo perlu reuni 212 lagi jelang Pilpres 2019 jika ingin menang
Meluruskan cara pandang tentang pernikahan dan keluarga
Fetching news ...