Gagal Paham Jokowi-Ma'ruf soal Hak Azasi Manusia

REPORTED BY: Insan Praditya

Gagal Paham Jokowi-Ma'ruf  soal Hak Azasi Manusia Ilustrasi Capres dan Cawapres

Debat Capres-cawapres pertama telah berlangsung, membahas Hukum dan HAM serta Korupsi dan terorisme, pada (17/02/2018) lalu.. Dari kasat mata, debat memang seolah berjalan baik dan teratur, apalagi dipandu oleh presenter sekelas Ira Koesno.

Tapi ada satu isu yang  sangat minim dibahas dan sekalipun dibahas, para paslon capres-cawapres tampak tidak menyentuh akar permasalahannya. Hal ini adalah soal HAM. Sebelum ke debat capres, ada baiknya kita pahami dulu apa sih konteks HAM itu.

HAM berasal dari pemikiran natural rights, yakni sebuah hak alamiahuniversal yang dimiliki manusia. HAM melekat dengan eksistensi manusia. Karena sifatnya yang melekat sejak lahir, maka HAM tidak dapat dikurangi maupun ditambah oleh siapapun. Karena sifatnya yang universal, maka tidak bergantung  kepada hukum maupun kebiasaan masyarakat tertentu. Setiap hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat harus menyesuaikan dengan hak azasi manusia yang merupakan hak alamiah manusia 

Menurut PBB, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia terlepas dari ras,jenis kelamin, bangsa,etnisitas,bahasa,agama dll. HAM mencakup hak untuk hidup dan hak untuk bebas dan merdeka dari penyiksaan dan perbudakan,bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan dll 

Hak Azasi Manusia sendiri pada era pencerahan dilihat sebagai hak yang melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan negara/ penguasa/raja, yang kala itu mengklaim memiliki divine rights yang berasal dari tuhan untuk mengatur masyarakat semaunya.

Tiga komponen penting dari Hak Azasi Manusia yang merupakan hak alamiah menurut John Locke adalah hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak atas kepemilikan. Ketiga hal ini yang sering dirampas dari masyarakat oleh penguasa, atas nama kekuasaan raja. Jadi, asbabunnuzul dari HAM itu ada untuk menghadang ekspansi kekuasaan dan arogansi raja/ negara yang mengklaim memiliki hak langsung dari tuhan. 

Contoh paling gampang adalah arogansi Louis XIV yang mengatakan l'etat c'est moi (Negara adalah saya). Pada tahun 1215 juga Magna Charta membatasi kekuasaan raja John dari Inggris yang memerintah dengan otoriter dan memposisikan raja berada di atas segalanya.

Jadi, kalau kita lihat dari asbabunnuzulnya, HAM itu ada untuk melindungi masyarakat dari tirani. HAM ada untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa.

Ketika debat Pertama, Presiden lebih menitikberatkan pada sistem hukum yang adil, supremasi hukum melalui reformasi kelembagaan dan manajemen hukum, serta budaya taat hukum. Jokowi lebih terlihat lebih fokus ke komponen-komponen HAM yang berhubungan di luar konteks kekerasan dan pembantaian masa lalu meskipun dia juga satu-satunya orang yang menyebutkan pelanggaran HAM masa lalu yang belum tuntas. Dalam pembahasan, Jokowi lebih fokus ke hak mendapatkan lapangan pekerjaan, partisipasi pembangunan dan hak atas lahan.

Saya dikecewakan oleh pernyataan Jokowi yang menyatakan bahwa akses terhadap permodalan merupakan pemenuhan HAM paling mendasar. Sah-sah saja berpikir dengan determinisme ekonomi, tapi iasbabunnuzul kemunculan HAM adalah murni hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan dalam sejarahnya selalu direbut oleh Negara/penguasa. Maka berbicara penegakan HAM ,kita tidak berbicara pemberian modal, melainkan kita berbicara sejauh mana Negara melindungi Hak-hak dasar manusia untuk hidup dan hak untuk bebas. 

Peran Negara adalah untuk menjamin tidak adanya pelanggaran HAM, misal, Negara harus menjamin tidak ada orang yang dilarang sekolah, dilarang berkontribusi dalam pembangunan dan dilarang bekerja dengan alasan apapun. Kita punya masalah-masalah pelanggaran HAM yang belum tuntas hingga saat ini dari mereka yang direnggut nyawanya dan dihilangkan. Tentu ini jauh lebih mendasar dari hak permodalan yang disebut Jokowi

Hal mengecewakan juga saya tangkap dari awal kalimat pak Jokowi di salah satu momen di sesi II yang mengatakan  kalau “jangan mempertentangkan antara HAM dan penegakan Hukum”, Hal ini menandakan ketidakpahaman beliau soal makna Hak Azasi Manusia. Justru, istilah “Hukum dan HAM” itu ada karena dalam praktek bernegara banyak produk hukum yang melanggar HAM.

Contoh mudah pertentangan HAM dan penegakan hukum adalah UU Subversif yang dipakai pada era Soekarno  dan Soeharto untuk sewenang-wenang memberangus lawan politik rezim. Apakah pemberangusan lawan politik masa itu sesuai prosedur? tentu jawabannya sesuai saja dengan prosedur rezim. Apabila pertanyaannya apakah UU tersebut melanggar HAM? penegakan UU subversif tentunya melanggar HAM..Jadi intinya bukan di prosedur tapi bagaimana aturan hukum dan seluruh prosedur dipastikan tidak ada pertentangan dengan Hak Azasi Manusia. Capres pertahana tidak pantas melarang-larang untuk tidak mempertentangkan Hukum dan HAM, karena justru harus dipertentangkan untuk mengawasi pemerintah.

Cawapres Ma’ruf Amin sangat baik ketika ngejawab masalah penanggulangan terorisme yang seringkali membentur HAM, dengan mengurangi tindakan koersif. Sayangnya, beliau justru mengaitkan terorisme ke agama. Padahal variabelnya jelas hanya ada dua, yakni (1) Pemberantasan terorisme, dan (2) Pelanggaran HAM.

Terorisme sendiri adalah tindakan yang lepas dari nilai-nilai agama apapun. Malah,  penyematan kata “teroris” pertamakali ditulis seorang filsuf Perancis untuk menyebut organisasi Jacobins. Organisasi itu pada abad ke-18 ketika mereka para pejuang kebebasan dan kesetaraan membentuk rezim teror untuk memberangus keluarga kerajaan dan lawan politiknya. Mereka melakukan pembunuhan dan eksekusi terhadap siapa saja yang berbeda pandangan politiknya..

Memang sejak peristiwa 9/11 di AS, Islam disematkan dengan tindakan terorisme. Di Indonesia sendiri hal ini terlabel diperkuat oleh banyaknya teror yang dilakukan oleh kaum fundamentalis Islam. Meski begitu, sebagai cawapres, seharusnya Ma’ruf menegaskan ketidakterkaitan antara agama dengan terorisme, bukannya menjustifikasi hal tersebut.

Terakhir, pak Jokowi dengan lantang mengatakan bahwa dirinya tidak punya potongan diktator dan  bukanlah pelanggar HAM. Ungapan ini dapat dinilai terlalu percaya diri. Sebab, jika kita lihat, selama pak Jokowi jadi panglima tertinggi, banyak sekali kejadian aparat TNI maupun Polri yang menyita buku-buku dan secara sembarangan membubarkan diskusi-diskusi publik . Rezim Jokowi juga tidak serius menangani persekusi orang-orang Ahmadiyah dan minoritas lainnya.

Sekian analisis mengenai pemahaman Capres-Cawapres Jokowi-Ma'ruf soal penegakan HAM. Lalu, bagaimana dengan analisis pemaparan Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga? Kita akan bahas di rulisan berikutnya.

IHSG masih bakal tertahan di zona merah
Persoalan DPT bermula dari Kemendagri
Golkar akan rapat internal terkait Erwin Aksa dukung Prabowo-Sandi
Politisi Golkar ini dukung Prabowo-Sandi demi sahabat
DPR: Investor berlarian ke luar karena tingginya ongkos produksi
Seberapa narsis dirimu?
Komisi I imbau masyarakat laporkan TNI yang tidak netral
Kubu Jokowii minta Sandiaga realistis dalam membuat program
Kubu Jokowi: Ujian Nasional harus dipertahankan
Aksi ambil untung buat IHSG rentan terkoreksi
Fadli Zon nilai ujian nasional tak selesaikan persoalan standardisasi pendidikan
KPU nilai debat ketiga lebih kondusif dibanding debat kedua
Golkar nilai debat cawapres tak seimbang, Ma'ruf Amin jauh lebih menguasai
Kubu Prabowo nilai Ujian Nasional pantas dihapus
Allah lebih memihak perempuan?
Fetching news ...