PKB prioritaskan honorer ketimbang kenaikan gaji PNS

REPORTED BY: Insan Praditya

PKB prioritaskan honorer ketimbang kenaikan gaji PNS Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan mengatakan partainya lebih memprioritaskan nasib guru honorer Kategori 2 (K2), daripada kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, menurutnya guru honorer K2 yang berumur 35 tahun keatas sudah puluhan tahun mengabdi hingga mengajar ke desa-desa, tetapi nasibnya tidak jelas.

"Pada dasarnya itu kebijakan pemerintah, tapi kami PKB malah kita prioritaskan K2, K2 yang para kontrak yang umurnya 35 tahun keatas itu harus didahulukan karena pengabdiannya udah belasan tahun puluhan tahun, dan mereka pengabdiannya sudah ke desa-desa," kata Daniel saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Daniel mengatakan guru honorer, ahli pertanian hingga pekerja medis yang masuk ke desa-desa terpencil harusnya lebih diprioritaskan pemerintah. Namun, Ia mengatakan keputusan itu diserahkan kepada pemerintah.

"Nah kalau setelah itu diselesaikan lalu anggaran cukup? Ya itu kita serahkan ke pemerintah. dan tentu di komisi lain tapi bagi kami prioritaskan dulu kontraktual yang sudah lebih belasan puluhan tahun mengabdi sampai ke desa-desa tetapi nasibnya tidak jelas," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 5% mulai awal tahun 2019. Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan alasan kenaikan gaji tersebut untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan mengingat gaji PNS tiga tahun terakhir tak mengalami kenaikan.

"Ini mengadopt inflasi, kan kenaikan (gaji) hanya 5%. Sedangkan inflasi tiga tahun ini 3%, 3%, 3% tapi pemerintah ambil kebijakan ya cukup 5% saja tahun ini," kata Askolani beberapa waktu yang lalu.

Selanjutnya, Askolani mengatakan keputusan kenaikan gaji PNS yang rencananya dimulai bulan Januari 2019 ini berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, tidak ada kenaikan gaji tiga tahun terakhir.

"Belanja pegawai kita tuh sangat dinamis melihat kondisi kebijakan dan kemampuan fiskal kita. Di dalam tiga tahun ke belakang kita tak pernah naikkan gaji pokok lagi, kita lebih ke beri tunjangan, gaji ke-13, dan dalam dua tahun ini dalam bentuk THR," pungkasnya.

 

 

Rizal Ramli: Jokowi impor pangan ugal-ugalan
Pidato Prabowo disebut klise, BPN samakan Prabowo dengan Bung Karno
Amerika Serikat rugi Rp38 triliun
Sempat ditolak, Prabowo akhirnya shalat jumat
Kedengkian terhadap mantan picu impotensi
TKN: Jokowi sudah persiapkan jurus hadapi debat kedua
PSI minta kubu Prabowo klarifikasi soal tudingan Jokowi pakai konsultan asing
Kubu Jokowi nilai Prabowo cari panggung
TKN nilai tak masalah menteri bantu Jokowi susun materi debat
Simulasi Prabowo menang di 12 daerah dinilai hanya kipasan angin surga
Aktivis lingkungan nilai Jokowi komitmen kelola SDA untuk rakyat
Gubernur Enembe tak bersalah, warga Papua desak KPK minta maaf
PSI nilai manuver politik oposisi soal tudingan konsultan asing terlalu bodoh
Kubu Jokowi: Kemenangan di Jawa Barat jadi barometer suara nasional
 Tuduh pakai konsultan asing, PSI tuding oposisi yang sengaja hancurkan citra Jokowi
Fetching news ...