Pimpinan DPR: HAM dan Demokrasi era Jokowi alami kemunduran

REPORTED BY: Insan Praditya

Pimpinan DPR: HAM dan Demokrasi era Jokowi alami kemunduran Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa indeks kebebasan HAM dan Demokrasi di masa pemerintahan Jokowi mengalami kemunduran. Ia mengatakan selama empat tahun pemerintahan Jokowi ancaman kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul serta kebebasan sipil kian meningkat.

"Jika kita mengacu kepada data Amnesty International, Majalah The Economist, atau Freedom House, semuanya memperlihatkan bahwa indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Terancamnya kebebasan sipil merupakan salah satu faktor yang paling menentukan kemerosotan HAM dan tingkat demokrasi Indonesia," kata Fadli saat dihubungi, Senin (10/12/2018).

Fadli mengatakan kemunduran kebebasan sipil itu membuat status Indonesia di Freedom House berubah dari negara bebas (free) menjadi negara bebas sebagian (partly free) di tahun 2018. Menurut Fadli, hasil itu memalukan dibandingkan negara tetangga Timor Leste.

"Ini sebuah kemunduran yang agak memalukan. Sebab, sebagai pembanding, pada saat bersamaan negara seperti Timor Leste saja peringkatnya naik dari ‘partly free’ menjadi ‘free’," ujarnya.

Fadli mengatakan para pengamat yang partisan biasanya menyebut faktor tingkat intoleransi ditengah masyarakat sebagai penyebab mundurnya peringkat demokrasi di Indonesia. Padahal, menurut Fadli mereka mengabaikan faktor turunnya kebebasan sipil akibat kontrol dan pembatasan kebebasan berpendapat oleh pemerintah.

"Namun mengabaikan faktor turunnya kebebasan sipil akibat kontrol dan pembatasan kebebasan berpendapat oleh pemerintah. Kasus Ahmad Dhani dan Habib Bahar Smith belakangan ini melengkapi penindasan terhadap hak sipil dan hak-hak dasar lain dalam berdemokrasi," tuturnya.

Fadli mengatakan data lembaga internasional tadi konsisten dengan data yang dimiliki BPS (Badan Pusat Statistik), yang menyebutkan demokrasi Indonesia mengalami kenaikan. Namun, menurutnya jika diperiksa ada variabel yang menurun yakni kebebasan berkumpul, berserikat dan lainnya.

"Namun variabel kebebasan berpendapat serta kebebasan berkumpul dan berserikat justru menurun. Kalau kita periksa, variabel yang mengalami penurunan tersebut adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, serta peran peradilan yang independen," jelasnya.

Fadli mengatakan jika pemerintah Jokowi selama ini mengeluhkan adanya persekusi terhadap ulama yang kritis dan pembungkaman dan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh oplosan pemerintah, maka hal itu bukti perampasan terhadap kebebasan berpendapat.

"Semua itu adalah bukti dari perampasan terhadap kebebasan berpendapat. Apa yang dirasakan masyarakat koheren dengan data-data tadi," katanya.

Selanjutnya, Fadli mengatakan pemerintah terlalu mementingkan agenda pembangunan infrastruktur dan mengesampingkan agenda penegak HAM. Ia mengatakan pembangunan infrastruktur juga hanya fokus pada pembangunan jalan tol sehingga tidak menghadirkan keadilan ekonomi.

"Celakanya, pembangunan infrastruktur itupun lebih banyak didominasi oleh pembangunan jalan tol, yang hanya melayani konsumen tertentu, sehingga gagal menghadirkan keadilan ekonomi. Jangan lupa, keadilan ekonomi adalah bagian dari HAM," pungkasnya.

    

 

PDIP: Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tidak politis
PAN dukung pemerintah soal penundaan pembebasan Ba'asyir
MenpanRB akan pecat 300 PNS
GRANAT serukan Pemilu damai bebas Narkoba
Lebih dari 1000 PNS korupsi belum dipecat, ada apa?
Fahri Hamzah minta pemerintah tuntaskan hak keluarga korban kecelakaan Lion Air
Fadli Zon ragukan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi moderator debat
Kubu Jokowi curigai hasil survei Median
Calon pemimpin penyebar hoaks jangan dipilih
PKS harap pemerintah tak politisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Fadli Zon optimistis Prabowo lampaui elektabilitas Jokowi
Bamsoet imbau TNI-Polri netral dalam pemilu
IHSG siap melaju naik karena sentimen eksternal
DPR apresiasi mundurnya Edy dari ketua umum PSSI
Ahok bebas, apa pengaruhnya pada Pilpres?
Fetching news ...