Tjahjo pesimistis dana partai turunkan korupsi

REPORTED BY: Insan Praditya

Tjahjo pesimistis dana partai turunkan korupsi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pembiayaan partai politik dari pemerintah tidak akan berdampak pada kualitas kaderisasi. Sebab, menurutnya kualitas kader tergantung pada kader itu sendiri, Tjahjo menambahkan dana partai tersebut belum tentu menghilangkan korupsi.

"Bukan dari sisi itunya; kembali kepada integritas yang bersangkutan. Memang biaya politik itu mahal; tidak bisa diukur bahwa dengan mahalnya biaya yang ada dengan pengeluaran yang besar akan tidak ada korupsi, tidak ada penyimpangan, belum tentu juga," kata Tjahjo saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (06/12/018).

Tjhajo mengatakan pemerintah sudah menaikan nilai bantuan untuk partai. Ia mengatakan jika semua pendanaan ditanggung pemerintah tentu perlu dilihat dari kondisi keuangan negara dan perlu duduk bersama terkait dana tersebut.

"Dari pemerintah yang dulu 200 kita tingkatkan 1000 itu kan cukup besar nanti terus akan kami evaluasi kalau memang anggarannya cukup kalau memang tidak ada pos-pos lain yang harus dioptimalkan mari nanti kita duduk bersama," ujarnya.

Selanjutnya, Tjahjo mengatakan akan ada sanksi berupa diskualifikasi dari Pemilu apabila partai tersebut menyalahgunakan dana tersebut.

"Setidaknya kalau didanai penuh oleh negara kalau ada partai itu melanggar ya bisa langsung didiskualifikasi dari pemilu atau di blok sebagai partai," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

Dalam perubahan itu disebutkan besaran nilai bantuan keuangan kepada parpol tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp1.000 per suara sah. Sedangkan untuk parpol di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi DPRD sebesar Rp1.200 per suara sah, dan parpol di tingkat kabupaten/kota sebesar Rp1.500 per suara sah.

PKB prioritaskan honorer ketimbang kenaikan gaji PNS
Jokowi: Indonesia butuh kritik berbasis data, bukan pembodohan
Sandiaga ingin bangun infrastruktur tanpa utang, ini kata Fadli Zon
Fadli Zon: Tjahjo sebaiknya mundur jika tak bisa urus e-KTP
Fadli Zon ajak anggota parlemen lawan korupsi
BPN: Pindah ke Jateng terobosan brilian
Pimpinan DPR: HAM dan Demokrasi era Jokowi alami kemunduran
Saham Wallstret ditutup menguat sementara saham Eropa melemah
DPR RI kagumi perjuangan Azerbaijan raih kemerdekaan
Kemiskinan ditarget turun 9,5% hingga 9%
DPR RI sambut baik kedatangan parlemen Kuwait
BPN pindah ke Jateng, ini kata Hanura
DPW Kalsel dukung Jokowi, PAN: Itu realita politik lokal
Prabowo perlu reuni 212 lagi jelang Pilpres 2019 jika ingin menang
Meluruskan cara pandang tentang pernikahan dan keluarga
Fetching news ...