KPU tegaskan perhitungan suara di Pemilu 2019 gunakan sistem manual

REPORTED BY: Insan Praditya

KPU tegaskan perhitungan suara di Pemilu 2019 gunakan sistem manual Komisionner KPU, Viryan Azis

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan proses perhitungan suara di pemilu dan pilpres 2019 menggunakan sistem manual. Hal tersebut diputuskan berdasarkan Undang-Undang pemilu nomor 7 Tahun 2017.

"Poin pentingnya adalah 2019 itu bukan pemilu elektronik, pemilu 2019 adalah pemilu manual seperti pemilu sebelumnya," ujar Komisioner KPU, Viryan Azis di Akmani Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (06/12/2018).

"Jadi hasil pemilu 2014 dan nanti 2019 berdasarkan Undang-Undang no.7 tahun 2017, dihitung dan ditetapkan secara manual," lanjutnya.

Lebih lanjut, Azis mengatakan jika perhitungan hasil suara berbasis elektronik dikhawatirkan akan mudah di retas oleh pihak tertentu. Hal itulah yang membuat KPU masih mengadopsi sistem manual di pemilu dan pilpres 2019.

"Karena sebagaimana dikhawatirkan misalnya di negara luar, ada penghitungannya hasilnya berubah karena diretas, tidak demikian di pemilu 2019," terangnya.

Menurutnya, sistem perhitungan suara elektronik hanya berfungsi sebagai alat perhitungan cepat saja (quick count) pada pemilu dan pilpres. Artinya, hasil tersebut bukan menjadi patokan dalam penetapan pemenang di pemilu dan pilpres.

"IT pemilu untuk alat bantu menyampaikan informasi kepada publik,mengenai proses dan perkembangan perhitungan hasil pemilu," tegasnya .

Ketika awak media menanyakan perihal Daftar Pemilih Tetap (DPT), Azis menjelaskan bahwa KPU akan mengundang peserta pemilu dan pilpres dari dua kubu, untuk menyampaikan perkembangan progress mengenai DPT.

"KPU sedang bersiap akan mengundang pimpinan partai politik dan peserta pemilu termasuk TKN dan BPN, untuk memaparkan apa yang sudah KPU selesaikan sampai dengan pekan ini, jadi akan disampaikan sebelum penetapan DPT tanggal 15 Desember 2018," tutupnya.

PKB prioritaskan honorer ketimbang kenaikan gaji PNS
Jokowi: Indonesia butuh kritik berbasis data, bukan pembodohan
Sandiaga ingin bangun infrastruktur tanpa utang, ini kata Fadli Zon
Fadli Zon: Tjahjo sebaiknya mundur jika tak bisa urus e-KTP
Fadli Zon ajak anggota parlemen lawan korupsi
BPN: Pindah ke Jateng terobosan brilian
Pimpinan DPR: HAM dan Demokrasi era Jokowi alami kemunduran
Saham Wallstret ditutup menguat sementara saham Eropa melemah
DPR RI kagumi perjuangan Azerbaijan raih kemerdekaan
Kemiskinan ditarget turun 9,5% hingga 9%
DPR RI sambut baik kedatangan parlemen Kuwait
BPN pindah ke Jateng, ini kata Hanura
DPW Kalsel dukung Jokowi, PAN: Itu realita politik lokal
Prabowo perlu reuni 212 lagi jelang Pilpres 2019 jika ingin menang
Meluruskan cara pandang tentang pernikahan dan keluarga
Fetching news ...