Demokrat imbau pembangunan infrastruktur jangan terpengaruh politik

REPORTED BY: Insan Praditya

Demokrat imbau pembangunan infrastruktur jangan terpengaruh politik Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan pembangunan infrastruktur di pemerintahan Presiden Joko Widodo harus tetap berjalan. Menurutnya, pembangunan dari pemerintah tersebut tidak boleh terpengaruh oleh kebijakan politik menjelang Pilpres.

"Sehingga yang terbaik adalah pembangunan dari pemerintah itu tidak terpengaruh oleh kebijakan-kebijakan politik yang ada," kata Agus saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Agus mengatakan di tahun politik seperti saat ini, terkadang antara kebijakan politik dan kebijakan pemerintah saling mempengaruhi.

"Semuanya berjalan secara sinergi beraturan dan tentunya saling ada yang mempengaruhi," ujarnya.

Selanjutnya, saat ditanya penyelesaian Infrastruktur oleh Jokowi itu menurunkan elektabilitas paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Agus menyerahkan kepada penilaian masyarakat sebagai pemilih di Pilpres 2019.

"Dalam hal ini saya yakini suara serahkan kepada Masyarakat kepada pemilihnya semua nya itu  masyarakat yang memilihnya adalah tentu sudah punya pilihan masing-masing adapun masalah sosialisasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui mengebut pembangunan infrastruktur salah satu kepentingan dalam Pemilu 2019. Ia juga menyebut proyek infrastruktur Tol Bakauheni-Palembang dan ingin pengerjaan proyek infrastruktur itu dipercepat.

"Saya sampaikan jangan Mei atau Juni. Saya minta April. Kenapa April, tahu kan? Saya minta Bakauheni ke Palembang April selesai, bukan untuk apa-apa, ini pikirannya pasti beda, supaya bisa kita pakai untuk Lebaran," kata Jokowi beberapa waktu yang lalu.

Selain menyebut Tol Bakauheni-Palembang, Jokowi juga mengatakan masih ada beberapa infrastruktur yang akan diresmikan sebelum Pemilu 2019.

"Saya enggak tahu, kok semuanya selesai menjelang pemilu, enggak ngerti juga saya," tutupnya.

 

PKB prioritaskan honorer ketimbang kenaikan gaji PNS
Jokowi: Indonesia butuh kritik berbasis data, bukan pembodohan
Sandiaga ingin bangun infrastruktur tanpa utang, ini kata Fadli Zon
Fadli Zon: Tjahjo sebaiknya mundur jika tak bisa urus e-KTP
Fadli Zon ajak anggota parlemen lawan korupsi
BPN: Pindah ke Jateng terobosan brilian
Pimpinan DPR: HAM dan Demokrasi era Jokowi alami kemunduran
Saham Wallstret ditutup menguat sementara saham Eropa melemah
DPR RI kagumi perjuangan Azerbaijan raih kemerdekaan
Kemiskinan ditarget turun 9,5% hingga 9%
DPR RI sambut baik kedatangan parlemen Kuwait
BPN pindah ke Jateng, ini kata Hanura
DPW Kalsel dukung Jokowi, PAN: Itu realita politik lokal
Prabowo perlu reuni 212 lagi jelang Pilpres 2019 jika ingin menang
Meluruskan cara pandang tentang pernikahan dan keluarga
Fetching news ...