Ma'ruf Amin sebut janji bagi tanah negara salah paham

REPORTED BY: Insan Praditya

Ma'ruf Amin sebut janji bagi tanah negara salah paham Calon Wakil Presiden, Ma'ruf AminTanah

Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin membantah menjanjikan bagi-bagi tanah negara kepada petani. Ia mengatakan tidak ada janji-janji materi dalam pidatonya, hal itu hanya untuk menjelaskan program pemerintah Jokowi tentang redistribusi aset.

"Ya bukan saya lah. Itu program yang dicanangkan, yang sekarang dan yang akan datang. Itu salah paham lah," kata Ma'ruf di Rumah Situbondo, Jakarta, Rabu (07/11/2018).

Ma'ruf menjelaskan redistribusi aset itu adalah tanah negara yang dulu diberikan konglomerat kepada masyarakat.

"Itu adalah tanah negara yang masih sisa, itu yang dulu diberikan kepada konglomerat, ini akan diberikan kepada masyarakat, kepada koperasi, kepada pesantren. Itu namanya redistribusi aset. Masa' saya yang bagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin dilaporkan ke Bawaslu karena diduga melakukan pelanggaran kampanye. Pelapor adalah Andi Samsul Bahri sebagai masyarakat.

Andi menjelaskan dugaan pelanggaran kampanye Ma'ruf itu terdapat pada video pidato Ma'ruf yang beredar di sosial media. Dari video itu, Andi melaporkan Ma'ruf Amin ke Bawaslu.

"Saya menemukan di grup WA tentang adanya pidato itu, setelah dapat saya berdiskusi kepada teman-teman tim Advokat Masyarakat Adil dan Makmur. Akhirnya mereka 'ayo kita lapor', dan saya didampingi," kata Andi beberapa waktu yang lalu.

Kuasa hukum Andi dari Tim Advokasi Masyarakat Adil Makmur (TAMAM) Muhammad Akhiri mengatakan dalam video Ma'ruf yang beredar itu terjadi pada tanggal 1 November 2018. Ma'ruf diduga melanggar kampanye karena menjanjikan akan membagikan tanah negara pada petani.

"Peristiwa ini kan jadi pada tanggal 1 November 2018 karena salah satu calon cawapres pasangan nomor urut 1 yaitu Kiai Ma'ruf Amin. Dalam safari politiknya (Ma'ruf) sempat menyatakan, ingin membagi tanah negara pada masyarakat petani," kata Muhammad beberapa waktu yang lalu

PKB prioritaskan honorer ketimbang kenaikan gaji PNS
Jokowi: Indonesia butuh kritik berbasis data, bukan pembodohan
Sandiaga ingin bangun infrastruktur tanpa utang, ini kata Fadli Zon
Fadli Zon: Tjahjo sebaiknya mundur jika tak bisa urus e-KTP
Fadli Zon ajak anggota parlemen lawan korupsi
BPN: Pindah ke Jateng terobosan brilian
Pimpinan DPR: HAM dan Demokrasi era Jokowi alami kemunduran
Saham Wallstret ditutup menguat sementara saham Eropa melemah
DPR RI kagumi perjuangan Azerbaijan raih kemerdekaan
Kemiskinan ditarget turun 9,5% hingga 9%
DPR RI sambut baik kedatangan parlemen Kuwait
BPN pindah ke Jateng, ini kata Hanura
DPW Kalsel dukung Jokowi, PAN: Itu realita politik lokal
Prabowo perlu reuni 212 lagi jelang Pilpres 2019 jika ingin menang
Meluruskan cara pandang tentang pernikahan dan keluarga
Fetching news ...