Kubu Jokowi: Mendagri tidak perbolehkan kampanye di pesantren

REPORTED BY: Insan Praditya

Kubu Jokowi: Mendagri tidak perbolehkan kampanye di pesantren Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Arsul Sani

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Arsul Sani mengatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan. Namun, menurutnya Mendagri hanya memperbolehkan mendatangi lembaga pendidikan untuk bersilaturahmi.

"Kalau yang saya tahu pak Mendagri bukan mengatakan bahwa di pesantren dan lembaga pendidikan itu boleh untuk kampanye. Boleh didatangi untuk silaturahmi tapi nggak boleh kampanye," kata Arsul saat ditemui di wartawan, di kompleks parlemen, Jakarta Kamis (11/10/2018).

Arsul mengatakan jika pasangan calon presiden atau wakil presiden berkampanye di lembaga pendidikan, maka akan disertai dengan atribut partai. Namun, jika paslon datang ke lembaga pendidikan hanya untuk berdialog, maka itu bukan termasuk kampanye.

"Tapi kalau misalnya datang bersilturahmi dan menerima masukan keluhan bahwa mestinya pemerintah memberi anggaran lebih baik dan kemudian justru memberi konsep-komsep dan terjadi dialog ya enggak kampanye," ujarnya.

Arsul juga memberikan contoh ketika ia mempermasalahkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyebut Sandiaga Uno sebagai cawapres saat kunjungan ke salah satu universitas. Ia mengatakan hal itu termasuk membangun citra atau berkampanye.

"Karena disebut di situ bahwa yang bersangkutan ini cawapres. Ada upaya untuk membangun citra diri," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak mempermasalahkan jika kampanye di Pemilu 2019 dilakukan di lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Sebab, menurutnya para siswa khususnya di jenjang Sekolah Menengat Atas (SMA), sudah memiliki hak untuk memilih.

"Enggak ada masalah, kan sekolah-sekolah, pondok pesantren, punya hak pilih, SMA kan punya hak pilih," kata Tjahjo beberapa waktu yang lalu.

Tjahjo mengatakan berkampanye di lembaga pendidikan juga sebagai tempat sosialisasi dan menyukseskan Pemilu 2019. Namun, Ia juga mengatakan kepala daerah tak mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam berkampanye.

PDIP: Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tidak politis
PAN dukung pemerintah soal penundaan pembebasan Ba'asyir
MenpanRB akan pecat 300 PNS
GRANAT serukan Pemilu damai bebas Narkoba
Lebih dari 1000 PNS korupsi belum dipecat, ada apa?
Fahri Hamzah minta pemerintah tuntaskan hak keluarga korban kecelakaan Lion Air
Fadli Zon ragukan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi moderator debat
Kubu Jokowi curigai hasil survei Median
Calon pemimpin penyebar hoaks jangan dipilih
PKS harap pemerintah tak politisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Fadli Zon optimistis Prabowo lampaui elektabilitas Jokowi
Bamsoet imbau TNI-Polri netral dalam pemilu
IHSG siap melaju naik karena sentimen eksternal
DPR apresiasi mundurnya Edy dari ketua umum PSSI
Ahok bebas, apa pengaruhnya pada Pilpres?
Fetching news ...