Golkar sarankan tetap ada logo parpol di bantuan gempa Sulteng

REPORTED BY: Insan Praditya

Golkar sarankan tetap ada logo parpol di bantuan gempa Sulteng Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzili

Ketua DPP Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily mengatakan setiap partai politik berhak mencantumkan logo partainya di bantuan untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah. Ace mengatakan setiap parpol tentu tidak akan membeda-bedakan korban gempa dan tsunami dalam pemberian bantuannya.

"Soal logo partai setiap partai berhak untuk mencantumkan identitas mereka, tetapi kan pasti dalam rangka membantu para korban tersebut kita tidak perlu ini dari siapa dan untuk siapa," kata Ace di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (03/10/2018).

Ace juga memberikan contoh pada partai Golkar yang akan memberikan bantuan pada korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Menurutnya, bantuan akan didistribusikan ke kantor DPD Golkar dimana bantuan itu tentu terdapat logo partai.

"Misalnya Partai Golkar pasti tak akan berlebihan untuk menggunakan artribut partai. Untuk mendistribusikan bantuan misalnya kami sepakat distribusi bantuan ke kantor DPD partai Golkar Sulawesi Tengah itu kan sulit dihindari untuk tidak menggunakan institusi partai," ujarnya.

Ace mengatakan Ia bersama pengurus Golkar lainnya akan mendatangi Palu untuk melihat kondisi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

"Insyaallah rencananya kita juga akan ke Palu untuk melihat korban yang ada disana gitu ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan partai politik dan pasangan capres dan cawapres di Pemilu 2019 diizinkan memberikan bantuan terhadap korban gempa dan tsunami di Palu. Namun, KPU tidak memperolehkan terdapat logo dan foto paslon dalam bantuan.

"Dipersilahkan memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi tanpa diembel-embeli oleh kepentingan politik tertentu," kata Wahyu beberapa waktu yang lalu.

Wahyu mengatakan kampanye tetap diperbolehkan. Namun, KPU meminta supaya peserta Pemilu tidak menjadikan bencana sebagai salah satu bahan untuk berpolitik.

"Ini memang sudah tahapan kampanye, dipersilahkan peserta pemilu untuk kampanye. Tetapi terkait dengan bantuan terhadap korban bencana alam, jangan dijadikan komuditas politik," tutup Wahyu.

PKB prioritaskan honorer ketimbang kenaikan gaji PNS
Jokowi: Indonesia butuh kritik berbasis data, bukan pembodohan
Sandiaga ingin bangun infrastruktur tanpa utang, ini kata Fadli Zon
Fadli Zon: Tjahjo sebaiknya mundur jika tak bisa urus e-KTP
Fadli Zon ajak anggota parlemen lawan korupsi
BPN: Pindah ke Jateng terobosan brilian
Pimpinan DPR: HAM dan Demokrasi era Jokowi alami kemunduran
Saham Wallstret ditutup menguat sementara saham Eropa melemah
DPR RI kagumi perjuangan Azerbaijan raih kemerdekaan
Kemiskinan ditarget turun 9,5% hingga 9%
DPR RI sambut baik kedatangan parlemen Kuwait
BPN pindah ke Jateng, ini kata Hanura
DPW Kalsel dukung Jokowi, PAN: Itu realita politik lokal
Prabowo perlu reuni 212 lagi jelang Pilpres 2019 jika ingin menang
Meluruskan cara pandang tentang pernikahan dan keluarga
Fetching news ...