Toleransi beragama jelang pemilu harus dikedepankan

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Toleransi beragama jelang pemilu harus dikedepankan "Pesta demokrasi 2019 tidak boleh justru membelah masyarakat akibat kampanye bermuatan SARA." Eva Kusuma Sundari

Anggota ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) berkolaborasi dengan para pihak menyelenggarakan lokakarya yang bertujuan mempromosikan toleransi beragama menjelang pemilihan umum nasional 2019. Mereka menyerukan semua pihak untuk bekerja sama memastikan masyarakat tidak akan terpolarisasi berbasis agama gara-gara pemilu.

“Untuk mengatasi kebencian berbasis agama, sangat diperlukan upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Eka. Para Pemangku kebijakan beserta masyarakat sipil harus senantiasa bekerja sama dan merangkul semua elemen masyarakat dari berbagai kubu sehingga mengurangi polarisasi dalam masyarakat,” ujar anggota kehormatan APHR dan anggota DPR RI, Eva Kusuma Sundari.

Kegiatan yang diikuti sekitar 30 peserta tersebut diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 10-11 Juli 2018.

Lokakarya tersebut merupakan tindak lanjut dari acara Dialog Kebijakan yang diorganisir oleh APHR bersama mitranya pada bulan Maret 2018 lalu. Lokakarya juga bertujuan untuk menyusun sebuah platform bersama untuk mempromosikan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui sosial media.

Lokakarya dihadiri oleh anggota parlemen, masyarakat sipil, pemuka dan organisasi agama, ahli teknologi dan media, perwakilan partai politik serta unsur pemerintah. Para peserta setuju perlunya sebuah platform bersama agar nilai-nilai toleransi dan multikulturalisme di Indonesia menjadi semangat dan watak dalam pemilu 2019 selain keharusan memenuhi syarat pemilu bebas dan adil (free and fair).

“Pembentukan kelompok kerja sekaligus penyusunan platform ini penting agar berbagai upaya dan aksi mandiri para pihak dan pembuat kebijakan bisa konvergen dan terkonsolidasi, sehingga pesta demokrasi 2019 tidak justru membelah masyarakat akibat kampanye bermuatan SARA,” kata Eva Sundari.

Anggota APHR dan peserta lokakarya juga merumuskan strategi untuk meminimalisir politisasi agama selama kampanye dan strategi membangun narasi alternatif untuk mempromosikan toleransi beragama di sosial media.

“Penyebaran pesan-pesan damai dan cinta yang masif, perlu dilakukan untuk mengkonter-narasi kebencian dan segala jenis ujaran yang merendahkan martabat kemanusiaan siapa pun,” ujar KH Maman Imanulhaq, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Kurangnya keaktivan dan militansi kelompok pro-toleransi di sosmed juga ditengarai sebagai faktor penyebab dominannya penyebaran nilai intoleransi dan faham kebencian di sosial media.

DPR nilai paket kebijakan ekonomi XVI berbahaya
Bamsoet: DPR belum terima surat dari PAN soal pengganti Taufik
PKS harap reuni 212 berjalan aman
Separuh anggota DPR bolos pada sidang Paripurna MPR 2018-2019
PKS nilai tak ada kata terlambat untuk kampanyekan Prabowo-Sandi
PSI: Amien Rais hilangkan kepercayaan warga Muhammadiyah
Kaum tani sedunia menangkan perjuangan hak azasi di PBB
Fahri Hamzah ingatkan Jokowi pentingnya berpikir
Pelecehan marak, DPR komitmen rampungkan RUU penghapusan kekerasan seks
Takut memulai diving? Pahami dulu 10 hal berikut
BIN rilis 41 masjid terpapar radikalisme, PKS: Jangan bikin gaduh
Kubu Prabowo klaim telur di Malaysia lebih murah dibanding Indonesia
Sisca Dewi gemar tumbalkan ayam cemani, Hanura rawan kena getah
TKN: Presiden perhatian pada kasus hukum Baiq Nuril
Ini penyebab PDIP dilema sikapi pemasang poster Jokowi Raja
Fetching news ...