Mendagri apresiasi penyelenggaraan Pilkada 2018

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Mendagri apresiasi penyelenggaraan Pilkada 2018 "Kami mengapresiasi KPU, Panwas dan DKPP sebagai penyelenggara pemilu yang independen." - Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi kinerja panitia Pilkada serentak 2018. Menurut Mendagri, kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pengawas Pemilu (Panwas) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berjalan lancar di 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

"Kami mengapresiasi KPU, Panwas dan DKPP sebagai penyelenggara pemilu yang independen. Walaupun dinamikanya tinggi," kata Tjajo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/07/2018).

Ia juga mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak berjalan dengan lancar berkat kinerja Intelijen/BIN, TNI dan Polri yang telah berkontribusi selama proses Pilkada. Ia mengapresiasi pengawalan yang dilakukan oleh BIN, TNI dan Polri khusus di daerah rawan Pilkada.

"Kami juga mengapresiasi Kepolisian, dengan TNI dan BIN yang terus-menerus mengamankan sehingga lancar," lanjut Tjahjo.

Tjahjo mengatakan pelaksanaan Pilkada 2018 yang berlangsung dinamis sangat kental dengan aroma Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres), namun tetap berjalan lancar meskipun masih ada dua daerah yang pelaksanaannya ditunda yaitu Nduga dan Paniai.

"Kami tidak bisa evaluasi total karena harus duduk bersama dengan KPU, Panwaslu dan DPR yang mengawasi. Dari data kami ada sekitar 60 Pemungutan Suara Ulang dan hingga Senin 9 Juli 2018, ada 25 pengaduan di Mahkamah Konstitusi," katanya.

Mendagri bersama KPU, Panwas, dan DPR harus duduk bersama untuk memutuskan terkait laporan Panwas di lapangan di mana ada 25 pengaduan. Ia mengatakan tugas Mendagri adalah menyiapkan agenda pelantikan 171 kepala daerah,  baik Gubernur dan Walikota, dari hasil pilkada serentak.

Ia mengatakan dalam penyelenggaraan Pilkada, pemerintah harus bekerja sama dengan banyak lembaga. Menurut dia, pemerintah terlebih dulu menyediakan DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) dan memastikan anggaran Pilkada cukup, kemudian baru meminta bantuan KPU, Panwaslu, dan DPR.

PDIP: Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tidak politis
PAN dukung pemerintah soal penundaan pembebasan Ba'asyir
MenpanRB akan pecat 300 PNS
GRANAT serukan Pemilu damai bebas Narkoba
Lebih dari 1000 PNS korupsi belum dipecat, ada apa?
Fahri Hamzah minta pemerintah tuntaskan hak keluarga korban kecelakaan Lion Air
Fadli Zon ragukan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi moderator debat
Kubu Jokowi curigai hasil survei Median
Calon pemimpin penyebar hoaks jangan dipilih
PKS harap pemerintah tak politisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Fadli Zon optimistis Prabowo lampaui elektabilitas Jokowi
Bamsoet imbau TNI-Polri netral dalam pemilu
IHSG siap melaju naik karena sentimen eksternal
DPR apresiasi mundurnya Edy dari ketua umum PSSI
Ahok bebas, apa pengaruhnya pada Pilpres?
Fetching news ...