Curhat penerima KIS ke Jokowi

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Curhat penerima KIS ke Jokowi "Rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan jangan dihambat, jangan dipersulit. Saya hanya minta itu saja kok." - Joko Widodo

Seorang penerima Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Daeng Nurlia (38) asal Makassar, menceritakan kisahnya di depan Presiden Joko Widodo. Kisah Daeng membuat suasana Istana Negara, Jakarta, menjadi haru.

"Saya didiagnosa sama dokter penyakit tumor, tumor ganas. Saya kena sakit 2016, tepatnya bulan 6 pas Ramadan juga," kata Daeng kepada Jokowi pada acara silaturahmi antara presiden dengan ratusan perwakilan penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Istana Negara, Rabu (23/05/2018).

Awalnya dia menduga sakitnya itu hanya sakit biasa. Tapi diagnosa dokter berkata lain, dia didiagnosa menderita tumor ganas di persendian. Kemudian dokter pun mengusulkan supaya tumornya tersebut diangkat melalui operasi.

"Kemudian saya lanjutkan kemoterapi sampai 6 kali dan itu saya berpikir butuh biaya yang cukup besar. Selain rumah sakit, juga biaya makan di RS dan transportasi. Saya orang susah, tidak punya," katanya lirih.

Setelah kemoterapi berkali-kali, ia pun kembali check up ke dokter. Hasilnya ternyata tumor masih ada, bahkan lebih ganas. Tumornya pun diangkat lagi, sampai 4 kali operasi.

"Operasi terus sampai sudah ada pikiran mau bunuh diri. Tapi saya kembali semangat. Dengan adanya KIS ini saya bisa bangkit lagi mengingat anak-anak saya masih sekolah. Terimakasih kepada pemerintah dan negara," kata Ibu 4 orang anak ini.

Ia kini hanya berharap bisa berjalan seperti layaknya orang normal sehingga ia bisa melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Ia juga berharap, mereka yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat agar bisa mendapatkannya secepat mungkin.

"Supaya yang sependeritaan dengan saya bisa merasakan hal yang sama. Harapan kita semua tidak ada yang menginginkan sakit, justru ingin sehat. Saya ingin seperti semula, sembuh. Buat anak-anak saya agar mereka tidak sedih lagi melihat mamahnya yang seperti ini," tegasnya.

Presiden Joko Widodo yang mendengar cerita ini pun mengatakan bahwa pelayanan kesehatan ini adalah tugas konstitusional yang harus dijalankan bersama, seperti yang dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

"Ini memang tugas konstutisional, tugas konstitusi yg harus kita jalani bersama dan memastikan bahwa seluruh rakyat di seluruh pelosok Tanah Air merasakan kehadiran negara terutama dalam pelayanan kesehatan. Seperti yang sudah disampaikan ibu, betapa yg namanya sakit saat ini biayanya sangat tinggi. Sekali lagi kita berharap seluruh masyarakat sehat semuanya," kata Presiden.

Sampai saat ini, kata Presiden, pemerintah sudah memberikan 92,2 juta Kartu Indonesia Sehat. Sementara untuk total peserta BPJS Kesehatan, termasuk yang tidak dibayar pemerintah, ada 197,6 juta jiwa.

"Itu hampir seluruh rakyat memperoleh namanya kartu BPJS dan khusus sekali lagi yang ini (KIS) sudah dipegang oleh rakyat sebanyak 92,2 juta. Kalau masih ada yang ini kita sisir lagi. Kalau ini memerlukan, juga kita tambahkan dan tahun ini target untuk kartu ini saja 96,8 juta. Masih ada ruang untuk yang masih belum memiliki Kartu Indonesia Sehat," kata Presiden.

Jokowi minta pelayanan kesehatan tidak dipersulit

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi berpesan supaya rakyat tidak dipersulit ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Nah ini yang paling penting, saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan juga jangan dipersulit. Saya hanya minta itu saja kok," kata Presiden dalam sambutannya.

Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari 92,4 juta peserta yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Sebanyak 131 orang perwakilan penerima manfaat dan 124 perwakilan daerah yang telah dilengkapi JKN-KIS.

Presiden juga berbicara mengenai biaya pengobatan masyarakat yang ditanggung oleh JKN-KIS. Beberapa di antaranya mencapai ratusan juta rupiah, bahkan ada yang mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memberikan penghargaan kepada kepala daerah dari empat provinsi, 28 kotamadya, dan 92 kabupaten yang berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) di wilayah kerjanya. Empat provinsi yang mendapatkan penghargaan adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh.

Sementara itu, untuk kabupaten dan kotamadya, penyerahan penghargaan secara simbolis diberikan Presiden kepada perwakilan Kabupaten Badung, Kabupaten Luwu Timur, Kota Cirebon, dan Kota Padang Panjang.

Namun demikian, Presiden berharap, masyarakat sehat semuanya sehingga tidak perlu menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Oleh sebab itu, Presiden mengatakan, untuk urusan kesehatan tindakan pencegahan itu lebih bagus.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris.

Divonis mati, Aman pikir-pikir
Argentina di ujung tanduk dan permainan buruk Messi
Utang tembus Rp5.028 triliun, BI klaim masih sehat
Putin girang Rusia melaju ke babak knock out
Ahli nilai persepsi masyarakat terhadap rokok elektrik keliru
Risma ingatkan halalbihalal agar tak dijadikan alasan tunda pelayanan
Megawati: Bung Karno ditempatkan dalam sudut gelap sejarah
10 hal dalam RKUHP yang berpotensi lemahkan KPK
Menang di laga kedua, peluang Spanyol dan Portugal masih  bisa digagalkan Iran
Ketika negara hadir bantu korban kebakaran di suasana idul fitri
Kukuhkan dominasi di luar angkasa, Trump perintahkan bentuk pasukan antariksa
Tahun berganti dan masih punya hutang puasa Ramadhan, apa yang harus dilakukan?
Terus bertambah, korban KM Sinar Bangun hampir 200 orang
Dukun bayi Yamini baru terhenti setelah 25 tahun praktik aborsi
Berebut titipan SBY antara Gerindra dan Demokrat
Fetching news ...