Mantan napi korupsi jadi cagub terkaya

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Mantan napi korupsi jadi cagub terkaya Politisi Golkar, Nurdin Halid

Nilai kekayaan calon gubernur yang juga mantan narapidana Nurdin Halid paling banyak dibandingkan dengan nilai kekayaan peserta pemilihan gubernur Sulawesi Selatan 2018 yang lain menurut pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan yang disampaikan di Makassar, Selasa (17/04/2018).

Kekayaan Nurdin Halid menurut LHKPN total Rp167,8 miliar, jauh lebih banyak ketimbang harta calon gubernur Nurdin Abdullah yang total Rp53,1 miliar, serta kekayaan calon gubernur Ichsan Yasin Limpo yang tercatat Rp20 miliar, dan harta calon gubernur Agus Arifin Nu'mang yang sebanyak Rp7 miliar.

Harta Nurdin juga lebih banyak dibandingkan dengan harta peserta pemilihan kepala daerah lain di Sulawesi Selatan, seperti calon Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto melaporkan harta kekayaan senilai Rp79,7 miliar dan calon Bupati Sidrap Fatmawati Rusdi dengan total harta Rp55,3 miliar.

Dalam Deklarasi LHKPN Calon Kepala Daerah Sulawesi Selatan diumumkan nilai harta 32 pasangan calon kepala daerah, yaitu calon gubernur/wakil, wali kota/wakil, dan bupati/wakil.

"Kami memfasilitasi pengumuman LHKPN tujuannya bagi para calon kepala daerah ini menjadi sarana pengendalian internal karena setiap perubahan harta harus dilaporkan dan dapat diawasi masyarakat," kata Pimpinan KPK Laode M. Syarief usai Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Sulsel.

Laode mengatakan LHKPN yang diumumkan sudah diverifikasi awal KPK, yang masih terbuka menerima masukan warga yang memiliki informasi tentang harta calon kepala daerah yang belum dilaporkan serta memeriksanya lebih lanjut.

Ia mengatakan warga bisa menilai kejujuran masing-masing calon dengan menelaah harta yang sudah dilaporkan dalam LHKPN serta menilai kepatuhan yang bersangkutan dalam pelaporan LHKPN.

Nurdin Halid terbelit kasus korupsi

Majelis hakim kasasi Mahkamah Agung memvonis Nurdin Halid hukuman dua tahun penjara. Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam distribusi minyak goreng Badan Urusan Logistik (Bulog) senilai Rp 169 miliar lebih. Selain hukuman penjara, Nurdin juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 30 juta. Putusan kasasi ini membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya membebaskan Nurdin Halid.

Putusan kasasi itu dikeluarkan MA pada 13 Agustus 2007 atau sebulan sebelum pelantikan Nurdin Halid sebagai anggota DPR dari Fraksi Golongan Karya menggantikan Andi Matalatta yang menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun Kepala Hubungan Masyarakat dan Biro Hukum MA Nurhadi di Gedung MA, Jumat (14/9), meralat waktu keluarnya putusan kasasi itu. Menurut Nurhadi, putusan itu keluar pada 13 September 2007, bukan 13 Agustus 2007.

Bantahan Nurdin

Nurdin Halid mengakui pernah dipidana, tetapi menolak disebut koruptor. Alasannya, pengadilan sudah menyatakannya bebas murni.

"Ini tidak bisa saya sembunyikan. Kalau pernah dipidana tapi bukan karena sebuah kesalahan, tetapi sebuah kebijakan daripada badan negara," kata Nurdin menjawab pertanyaan pers seusai mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Selatan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan, Januari 2018.

Dia mengatakan, masa lalu tidak bisa dihapus. Tetapi ada fakta dan ada fitnah. Faktanya dia tidak pernah menggunakan narkoba dan obat terlarang. Dan itu fakta yang tidak bisa dihapus.

"Setiap manusia pasti punya masa lalu. Tidak boleh dicegat masa depannya dengan punya kemampuan memperbaiki untuk bangsa dan negara," ujarnya.

Nurdin pun menegaskan, kalau dia pernah dipidana, namun bukan karena korupsi. Ini bukan pernyataan sendiri, tetapi pernyataan keputusan hukum di Pengadilan Negeri Sulsel dengan bebas murni, kemudian melakukan kasasi dan mendapatkan hukuman dan dinyatakan tidak menikmati hasil dari tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, lanjutnya, apabila dinyatakan tidak menikmati korupsi, berarti tidak melanggar hukum.

Pasangan Nurdin Halid - Aziz Qahhar Mudzakkar resmi diusung Partai Golkar dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018. Nurdin Halid mengatakan yang membuat dirinya termotivasi maju sebagai calon gubernur justru karena pernah terlibat persoalan hukum.

Erick Thohir: Jokowi presiden pertama lakukan terobosan Industri kreatif di Indonesia
Lebih dekat dengan Jokowi, TKN rilis Jokowi App
Selamat tinggal internet lemot di 2021
Kubu Jokowi rilis alat peraga kampanye  satukan dukungan
Sandiaga langkahi makam, Yenny Wahid: Itu makam Mbah buyut saya
Jalankan instruksi Jokowi, Kemensos salurkan bantuan ke Gurusina
Yenny Wahid nilai suara perempuan kunci menang Pilpres 2019
Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Grace Natalie: PSI tidak anti agama
Cara cerdas memilih skin care yang aman untuk kulit
Erick Thohir sebut ibu-ibu paling sulit dipolitisasi
PSI ajak perempuan tak bela politisi Sontoloyo dan Genderuwo
Pertiwi deklarasi dukung Jokowi-Ma'ruf
Ini alasan mengapa harus puasa sebelum tes darah
Apakah pornografi mempengaruhi kualitas hubungan Anda dan pasangan?
Dituduh Megawati tak punya visi-misi, PKS: mustahil dong
Fetching news ...