Klaim keberhasilan pembangunan di perbatasan

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Klaim keberhasilan pembangunan di perbatasan

Menteri Dalam Negeri tjahjo Kumolo mengklaim sudah banyak capaian pembangunan  yang telah dilakukan di tapal batas Indonesia Target pemerintah adalah selama tiga tahun wajah perbatasan bisa berubah signifikan, dan kini dari sisi infrastruktur, perbatasan negara telah berubah drastis.

Menurut Tjahjo, yang harus dilakukan saat ini adalah menggenjot pembangunan sarana pendukung. Menurut Tjahjo target pemerintah dalam tiga tahun membangunkan dilakukan oleh Kementerian PU dengan bantuan TNI.

"Semua Dirjen di PU sudah menyelesaikan infrastruktur ekonominya. tinggal hal-hal yang perlu di-follow up  di sejumlah daerah, misalnya infrastruktur sosial di 124 kecamatan perbatasan. Musrenbang perbatasan sudah kita persiapkan dengan baik, perencanaan alokasi program melalui Musrenbang, juga teknisnya," kata Tjahjo dalam rapat koordinasi pengendalian, pengelolaan perbatasan Negara dan penajaman program prioritas 2018 BNPP di Jakarta, Rabu (17/01/2018).

Pembangunan di perbatasan juga lanjut Tjahjo, memerlukan dukungan penuh dari para kepa daerah di wilayah tapal batas. Tjahjo pun meminta, semua program pembangunan yang disusun dan dilakukan di perbatasan harus lebih fokus. Koordinasi dengan Bappenas, maupun dengan kementerian dan lembaga lainnya harus dikuatkan.

"Fokus utama pembangunan di perbatasan itu sendiri, pertama adalah dengan membangun fisiknya. Artinya itu adalah pembangunan infrastruktur. Penanggungjawabnya adalah Kementerian PU," kata Tjahjo.

Lalu tahap kedua, pembangunan penunjang di perbatasan. Misalnya, Kemenkumham membangun perbatasan berkaitan dengan imigrasinya. Kemudian Kemenkeu berkaitan dengan bea cukai. Kementerian Komunikasi dan Informatika berkaitan dengan sinyal, komunikasi dan sebagainya. Prinsip pembangunan di perbatasan harus terpadu.

"Inilah yang akan membangun keterpaduan," kata dia.

Tjahjo menambahkan, arahan Presiden Jokowi sendiri pada rapat pertama kabinet, setelah pelantikan, sangat jelas. Presiden memerintahkan dalam tiga tahun, pembangunan infrastruktur di perbatasan  harus selesai. Setelah itu, tinggal keterpaduan diantara 17 kementerian dan lembaga untuk bisa saling mengisi pembangunan di tapal batas negara, seperti pertanian, kehutanan dan pendidikan.

"Kemendagri diwakili daerah. Di pos perbatasan mengkoordinasikan, ada Kemenkeu menyangkut bea cukai, ada Kemenkumham menyangkut imigrasi, ada Kemenkes menyangkut pos kesehatan di samping harus ada RS rujukan di beberapa kabupaten dan kota," tutur Tjahjo.

Menurut Tjahjo, rapat koordinasi tersebut merupakan forum bagi para kepala daerah, baik gubernur, bupati atau walikota di wilayah perbatasan, memberi masukan, sekaligus menguatkan koordinasi.

"Contohnya gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) minta supaya antara Sebatik-Nunukan itu ada pelabuhan udara. Tapi aturannya jarak kurang dari satu jam itu tidak bisa ada dua bandara yang berdekatan. Saya terakhir meresmikan di Pulau terluar Morotai, mulai Malaka, Belu, Atambua, Merauke sampai di Jayapura, masuk di Seumlaki, Selarung sudah ada bandaranya," tutur Tjahjo.

Jadi kata Tjahjo, pembangunan di perbatasan saling terintegrasi. Saling menguatkan. Kementerian Pertahanan misalnya, fokus di bidang pertahanan. Ia contohkan, Sebatik salah satu pulau di perbatasan; oleh Kementerian Pertahanan dijadikan bagian dari pangkalan pertahanan. Di sana, dilengkapi dengan bandara. Sehingga sarana dan prasarana saling terhubung

Tjahjo pun meminta para pejabat  eselon I di BNPP terus berkoordinasi dengan pejabat eselon I di kementerian dan lembaga untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat proses pembangunan.

"Tahun anggaran tahun ini setidaknya infrastruktur ekonomi dan sosial harus sudah selesai semua. Mana desa yang belum punya kantor desanya, kami dari Kemendagri coba menganggarkan dengan Komisi II. Kecamatan mana yang tidak memadai, dari pos anggaran pusat merehabilitasi kantor kecamatan. Mana yang bisa dialokasikan oleh APBD 1 maupun APBD 2 secara terpadu, karena hampir 88 persen diarahkan ke daerah," tutur Tjahjo.

Jangan berharap jenis kelamin anak
Kemenag berburu akomodasi jemaah haji sesuai standar
Imbas tingginya elektabilitas Jokowi ke PDIP
Tingginya kasus kekerasan seksual di Aceh
Permintaan Jokowi supaya rektor lakukan terobosan besar
Fetching news ...