Mahar politik dan mampatnya pengkaderan

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Mahar politik dan mampatnya pengkaderan

Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutauruk menilai ada kaitan kuat antara kegagalan partai membina kader dengan maraknya mahar politik pada Pilkada Serentak 2018.

“Kalau ada partai yang mengusung kadernya dan harus dimahari, maka partai itu gagal di dalam membina kader,” tegas Rufinus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/01/2018).

Politisi F-Hanura ini pun mengungkapkan adanya mahar politik itu tidak lepas dari budaya politik yang ada di Indonesia yang harus diberantas. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan politik bagi setiap kalangan supaya praktik ini dapat diminimalisir. Pudarnya ideologi partai politik, menurutnya juga turut berkontribusi bagi munculnya mahar yang selalu berkembang saat pemilihan umum.

“Perlu berikan pendidikan politik pada siapa pun. Kalau saya sebagai Anggota DPR diberi dana reses untuk ke dapil, itu harus clear pertanggungjawabannya harus jelas dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” jelas politisi asal dapil Sumut itu.

Isu tentang mahar politik mencuat usai pernyataan yang dikeluarkan La Nyalla beberapa hari lalu yang meradang dirinya gagal menjadi calon gubernur dari Partai Gerindra karena persoalan mahar. Dalam aturan, mahar politik dilarang berdasarkan UU Pilkada, partai politik pun dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun selama proses pencalonan Pilkada 2018.

Kanker demokrasi

Terpisah, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengakui praktik politik uang sudah berlangsung sejak dulu, saat ini semakin masif dan menjadi semacam kanker. Komisi II bahkan memperkirakan pada Pilkada Serentak 2018 ini, ada tiga kondisi yang akan memengaruhi Pilkada dan menjadi potensi sumber kerawanan pilkada, yaitu: politik uang, penggunaan isu-isu SARA dan kampaye hitam melalui media sosial.

Sementara itu, terkait dengan mahar politik, dia mengakui sulit untuk membuktikannya. “Kita bisa mendengarkan dan merasakan, tapi untuk membuktikannya susah, sehingga tidak bisa diproses, kecuali pelakunya mengadu ke aparat hukum dan bisa menjadi delik aduan,” kilahnya.

Lebih jauh dikatakan Zainuddin, kalau yang memberi dan menerima diam-diam saja,  tidak mungkin diproses hukum, kecuali kalau ada yang kecewa salah satu pihak dan melaporkan ke aparat hukum. “Kalau ada yang kecewa silakan saja laporkan ke Bawaslu dan aparat hukum lainnya, sehingga bisa didorong pada pelanggaran pilkada dan bahkan bisa masuk pidana penyuapan,” pungkas politisi asal dapil Jatim itu. 

Setop pakai istilah “mahar”

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan meminta menghentikan penyebutan “mahar politik”. Metafora “mahar politik” dinilai menyudutkan agama Islam.

"Begini ya, istilahnya mahar itu hati-hati. Mahar itu kalimat sakral, itu seolah-olah menyudutkan Islam itu," kata Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/1).

Mahar, kata Zulkifli, merupakan istilah pemberian yang digunakan dalam sebuah pernikahan. Dalam agama Islam, mahar adalah pemberian dari pengantin pria kepada wanita yang akan dinikahinya.  

Zulkifli lantas mempertanyakan konteks penggunaan kata mahar itu dalam istilah politik. "Kenapa enggak dikatakan suap politik saja? Kenapa musti menyudutkan Islam? Pakai istilah mahar. Gitu, lah. Suap politik, kan jelas," kata dia. 

Menurutnya, Pilkada membutuhkan biaya politik yang mahal, sehingga dibutuhkan dana besar untuk pemenangan, biaya saksi dan atribut kampanye.

"Parpol kami keluar uang, DPR kami keluar biaya, tapi juga kandidat membantu ongkos pulang relawan-relawan. Saya kira itu suatu operasional. Atau, namanya dalam rangka biaya untuk kemenangan di lapangan," katanya.

Terlepas dari kebutuhan biaya itu, Zulkifli tidak sepakat jika calon kandidat kepala daerah harus memiliki modal finansial yang kuat untuk maju di pilkada. Jika punya konsep dan gagasan yang baik, seorang kandidat bakal mendapat dukungan.

Jangan berharap jenis kelamin anak
Kemenag berburu akomodasi jemaah haji sesuai standar
Imbas tingginya elektabilitas Jokowi ke PDIP
Tingginya kasus kekerasan seksual di Aceh
Permintaan Jokowi supaya rektor lakukan terobosan besar
Fetching news ...