Dirjen Pajak harus radikal

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Dirjen Pajak harus radikal "DJP masih perlu perbaiki posisi mereka dari sisi persepsi bahwa mereka adalah institusi yang sangat antikorupsi, kalau perlu harus radikal," - Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani minta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperbaiki reputasi dengan berupaya secara radikal menjadikan direktorat sebagai institusi yang antikorupsi.

"DJP masih perlu perbaiki posisi mereka dari sisi persepsi bahwa mereka adalah institusi yang sangat antikorupsi, kalau perlu harus radikal," kata Sri Mulyani pada peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (06/12/2017).

Sri Mulyani lantas mencontohkan bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membangun reputasi dan mendapat dukungan masyarakat dalam menjalankan tugas memberantas korupsi.

"Mungkin DJP harus belajar dari KPK, bagaimana mereka mencapai reputasi yang sekarang sehingga seluruh rakyat ikut menjaganya," ujarnya.

Ia mengingatkan DJP adalah institusi negara yang sangat penting bagi kelangsungan kegiatan ekonomi negara.

"Republik ini ditentukan oleh institusi ini. Sekitar 85 persen penerimaan negara berasal dari pajak," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani berharap DJP dapat mencegah terjadinya korupsi di dalam institusi. Ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan sekedar tidak menerima suap dalam bentuk apa pun, tapi juga mencegah terjadinya kejahatan tersebut dengan membentuk lingkungan yang dapat meminimalkan kemungkinan praktik tersebut dilakukan.

"DJP harus mencegah korupsi mulai dari diri sendiri. Harus dibuat SOP supaya godaan itu menjadi minimal," demikian Sri Mulyani.

Sektor pajak jadi sorotan tajam

Dirjen Pajak menjadi sorotan sejumlah kalangan menyusul target penerimaan pada APBN-P 2017 yang dipatok sebesar Rp1.736 triliun terancam tidak tercapai. Penerimaan 70 persen yang bersumber dari pajak sebesar Rp1.283,6 triliun itu dinilai masih diwarnai pencitraan daripada menghadirkan potensi penerimaan yang lebih kreatif.

Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, Senin (27/11/2017). Penerimaan pajak yang melenceng, mengakibatkan target penerimaan dalam APBN-P 2017 ikut melenceng. Sebelum dilakukan perubahan, target penerimaan pajak sebesar Rp1.498,9 triliun. Target penerimaan pajak pascarevisi turun dibanding realisasi penerimaan pajak tahun 2016 sebesar Rp1.284,9 triliun.

“Sebetulnya indikasi melencengnya target penerimaan pajak sudah terlihat sejak September 2017 yang angkanya hanya berkisar Rp770,7 triliun atau mengalami pertumbuhan yang menurun sebesar minus 2,79 persen dibanding tahun yang serupa. Kita sudah mengingatkan pemerintah atas potensi kesulitan yang dialami pemerintah dalam pemenuhan target penerimaan pajak sampai akhir tahun ini,” ujar politisi muda Partai Gerindra ini.

Pemerintah diimbau lebih realistis dalam menentukan target penerimaan di tengah kondisi perekenomian yang serba tidak pasti. Ke depan pemerintah menghadapi banyak tantangan perpajakan. Misalnya, realisasi pajak migas yang menurun. Tahun 2016 saja realisasinya hanya mencapai Rp44,9 triliun atau hanya 65,3 persen dari APBN-P 2016. Sementara itu, realisasi PPh Migas cenderung sulit meningkat karena melemahnya harga komoditas di pertengahan tahun 2017 ini.

Di sisi lain, lanjut Heri, pelaksanaan reformasi perpajakan nasional belum optimal. Rasio pajak Indonesia saat ini adalah yang terendah di dunia, hanya 11 persen. Ujungnya, hal tersebut pasti berimplikasi pada pembayaran beban utang yang jatuh tempo. Belum lagi, gap antara realisasi pendapatan dan belanja, di tengah-tengah realisasi pajak yang terus melenceng, belum bisa dipecahkan pemerintah.

“Akhirnya, semua hal menjadi tak wajar. Celakanya, sebelum melakukan langkah-langkah solutif atas masalah struktural perpajakan tersebut, pemerintah masih saja mematok target yang terlalu optimistis tanpa dibarengi dengan kerja-kerja dalam menghadirkan potensi penerimaan yang lebih kreatif. Sepertinya pemerintah lebih mengejar citra positif ketimbang kerja-kerja yang riil,” ungkapnya.

Jadi, masalahnya sebenarnya adalah soal perencanaan yang matang, realistis, yang dilandaskan pada perspektif yang lebih jujur. Untuk itu, pemerintah harus berani bertanggung jawab atas apa yang telah dirancangnya sendiri. Ini adalah amanat konstitusional. Lebih jauh, pemerintah musti mengambil pelajaran bahwa betapa penting suatu perencanaan yang matang, realistis, dan jujur, tanpa embel-embel citra.

Ditegaskan Heri, DPR akan terus melakukan pengawasan atas kerja-kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, terutama terhadap hal mendasar, yaitu reformasi perpajakan nasional untuk meningkatkan tax ratio yang masih sangat rendah. Pada konteks ini, usaha peningkatan kepatuhan bayar pajak harus dilakukan dengan objektif dan adil. Ini untuk menghindari muncul kesan publik yang jelek atas indikasi adanya pengemplang pajak yang didukung pemerintah, sementara masyarakat menengah ke bawah dituntut harus membayar pajak. 

Raih berbagai diskon dalam perayaan Hari Belanja Online Nasional
Berharap kinerja DPR naik setelah blue print reformasi rampung
Iming-iming Jokowi bagi pejabat yang tutup peluang korupsi
Memperkuat pendidikan Islam di perbatasan
Pro dan kontra ICMI dukung Jokowi di 2019
Fetching news ...