Kebijakan Bebas Visa belum efektif sedot wisatawan

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Kebijakan Bebas Visa belum efektif sedot wisatawan

Pemerintah telah menerapkan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dari beberapa bulan yang lalu. Target utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, sehingga juga mendatangkan devisa bagi negara. Namun, kebijakan ini dinilai malah tidak mendatangkan wisawatan secara signifikan.

Demikian ditekankan Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira usai rapat internal Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

“Secara umum, evaluasi yang kita peroleh dan masukan dari masyarakat, berita dan informasi yang diperoleh, selama ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wisatawan tidak cukup signifikan,” ujar Andreas.

Sementara, tambah Andreas, dampak dari kebijakan bebas Visa ini, justru muncul dari kemudahan-kemudahan yang diperoleh bagi orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Komisi I DPR RI membuat Panja Kebijakan Bebas Visa, untuk kemudian melakukan evaluasi berdasarkan temuan-temuan.

“Kami sedang membahas, dan mengukur kebijakan ini yang sifatnya negara per negara. Misalnya, mengevaluasi negara yang dengan kebijakan ini membawa dampak positif, peningkatan wisatawan terjadi, kriminalitas (transnational crime) dari negara tersebut tidak terjadi. Itu positif,” politisi F-PDI Perjuangan itu.

Namun, jika ada negara yang termasuk dalam 167 negara yang mendapat bebas Visa dari Indonesia tidak terjadi peningkatan jumlah wisatawan, dan malah terjadi peningkatan kriminalitas akibat dari kebijakan itu, pemerintah harus mengevaluasi, dan diberi catatan kuning atau dicabut.

“Jadi kami masih membahas, untuk metode pelaporan. Dengan demikian, evaluasi itu bersifat tidak seluruhnya dibatalkan, tetapi negara per negara. Dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan mengapa dicabut, mengapa dilanjutkan dan mengapa perlu dievaluasi. Kalau negara yang menguntungkan Indonesia sesuai dengan target pemerintah, justru kita dorong,” tambah politisi asal dapil NTT itu. 

Pandangan lebih lunak

Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, kebijakan bebas Visa yang telah diterapkan oleh pemerintah sejak beberapa bulan yang lalu, dinilai memberikan dampak positif dan negatif. Komisi I tetap memberikan dukungan, jika kebijakan ini berdampak positif.

“Kebijakan bebas visa untuk negara memang ada dampak posoitifnya. Tapi juga ada dampak negatifnya. Khusus untuk dampak yang positif kita dorong. Untuk menghasilkan devisa bagi bangsa dan negara, kita teruskan,” kata Hasanuddin, usai rapat internal Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Sementara itu, untuk dampak negatifnya, lanjut Politisi F-PDI Perjuangan itu, ada negara yang justru malah memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk kepentingan kejahatan, seperti kriminalisasi dan peredaran narkoba. Hal itu akan menjadi pertimbangan.

“Misalnya negara tertentu, ternyata dengan bebas Visa itu kunjungan turisnya melonjak dan tak ada masalah, ya bagus. Tapi ada negara yang malah bawa narkoba dan sebagainya, dan tidak ada turis, ya kita eliminasi,” tegas Hasanuddin.

Ia menambahkan, dari 167 negara itu akan dievaluasi, negara mana saja yang bernilai positif untuk kepentingan Bangsa dan Negara, dan negara mana yang memerlukan kehati-hatian. Ia enggan menyebutkan negara yang dianggap memberikan dampak negatif dari kebijakan bebas Visa itu.

“Tiap bulan ada data dari kepolisian, kalau itu menyangkut pelanggaran hukum. Kalau itu menyangkut keimigrasian, kita tanya ke Dirjen Imigrasi. Kemudian kita analisis, dan hasilnya kita serahkan kepada pemerintah. Ini masukan dari Panja Kebijakan Bebas Visa,” tandas politisi asal dapil Jabar itu.

Raih berbagai diskon dalam perayaan Hari Belanja Online Nasional
Berharap kinerja DPR naik setelah blue print reformasi rampung
Iming-iming Jokowi bagi pejabat yang tutup peluang korupsi
Memperkuat pendidikan Islam di perbatasan
Pro dan kontra ICMI dukung Jokowi di 2019
Fetching news ...