Modernisasi tak boleh gerogoti jati diri warga Papua

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Modernisasi tak boleh gerogoti jati diri warga Papua

Modernisasi memang akan melahirkan banyak perubahan, tetapi jangan sampai gerak kemajuan menghilangkan jati diri sebuah bangsa atau daerah. Begitu pun dengan Papua, jangan sampai jatidiri masyarakat Papua tercerabut terdesak oleh gerak modernisasi. 

"Jatidiri dan identitas masyarakat Papua tidak boleh tertinggal oleh modernisasi," pesan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di acara pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di Jayapura, Senin (20/11/2017).

Pembangunan kata Tjahjo, tujuannya adalah mewujudkan kemajuan. Tentu, ada banyak perubahan, tapi ia meminta, perubahan demi kemajuan tak mengorbankan nilai asli, tradisi, serta jatidiri dan identitas masyarakat Papua.  

"Perubahan- perubahan yang semakin maju kedepan harus seiring dalam upaya untuk mempertahankan identitas dan jati diri ini," ujarnya. 

Tentunya lanjut Tjahjo, MRP sebagai lembaga kultural punya peran penting dalam menjaga jatidiri dan identitas masyarakat Papua. Misalnya, dalam kebijakan yang akan diambil pemerintah Papua, MRP punya peranan penting karena salah satu tugas dan kewenangan organisasi ini adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perda khusus yang diajukan oleh DPRD dan gubernur Papua.

"Saya kira satu hal yang paling prinsip dan paling penting," kata dia. 

Tugas dan kewenangan MRP lainnya, memberikan saran dan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak ketiga guna perlindungan hak-hak orang asli Papua. Tentu ini bisa jadi instrumen bagi MRP dalam menjaga jatidiri dan identitas masyarakat Papua, selain tugas utamanya sebagai penyalurkan aspirasi dan hak-hak orang asli Papua dengan memfasilitasi penyelesaiannya lewat musyawarah mufakat.

"Dalam bayangan kami ke depan, Provinsi Papua harus maju, harus modern untuk meningkatkan SDM yang harus optimal tapi tidak holeh meninggalkan identitas dan jatidiri masyarakat Papua," ujar Tjahjo. 

Tjahjo menambahkan, harapan pemerintah, MRP  yang notabene adalah representasi kultural bisa menjadi lembaga penjaga identitas dan jatidiri masyarakat Papua.

Majelis Rakyat Papua

Majelis Rakyat Papua (disingkat MRP) adalah sebuah lembaga di provinsi Papua, yang beranggotakan penduduk asli Papua yang setara dengan DPRD. Dalam materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Bab V, Bentuk dan Susunan Pemerintahan, secara eksplisit disebutkan bahwa pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua terdiri dari tiga komponen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP/DPRD), Pemerintah Daerah (gubernur beserta perangkatnya), dan MRP.

DPRP berkedudukan sebagai badan legislatif, Pemerintah Provinsi sebagai eksekutif, dan MRP sebagai lembaga representatif kultural orang asli Papua

Tugas dan wewenang MRP adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh DPRD. Kewenangan yang dimaksud hanya terbatas pada pertimbangan/konsultasi yang terkait dengan masalah "keaslian" bakal calon gubernur sebagai orang Papua dan "moral" dari pribadi yang bersangkutan.

2. Memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama dengan gubernur. Perdasus diadakan dalam rangka pelaksanaan pasal tertentu dalam UU Otsus. Pasal-pasal yang dimaksud seperti Pasal 76 tentang "Pemekaran Provinsi menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi serta perkembangan pada masa datang". Dengan demikian pemekaran wilayah haruslah memperhitungkan faktor adat dan sosial budaya dari orang asli Papua. Hak-hak itu antara lain, hak ulayat, hak dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan potensi sosial budaya sehingga pemekaran tidak menyalahi kesatuan-kesatuan wilayah sosial-budaya dan adat.

3. Memberi saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak ketiga yang berlaku di Tanah Papua khususnya yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua. Hak-hak itu adalah hak ulayat, hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, seperti hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, air serta isinya.

4. Menyalurkan aspirasi, memperhatikan pengaduan masyarakat adat, umat beragama, dan kaum perempuan dan memfasilitasi tindak-lanjut penyelesaiannya. Kewenangan ini dimaksudkan untuk menciptakan Papua yang damai sebagai perwujudan dari komitmen semua komponen masyarakat di provinsi ini.

5. Memberi pertimbangan kepada DPRP, gubernur, DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota mengenai hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Raih berbagai diskon dalam perayaan Hari Belanja Online Nasional
Berharap kinerja DPR naik setelah blue print reformasi rampung
Iming-iming Jokowi bagi pejabat yang tutup peluang korupsi
Memperkuat pendidikan Islam di perbatasan
Pro dan kontra ICMI dukung Jokowi di 2019
Fetching news ...