Peringatan DPR untuk BUMN melantai di pasar bursa

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Peringatan DPR untuk BUMN melantai di pasar bursa

Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menilai masuknya BUMN (badan usaha milik Negara) ke bursa saham tidak otomatis membuat perusahaan plat merah tersebut tambah untung dan terbuka dalam pengelolaannya. Beberapa BUMN yang terlanjur go public ternyata malah tercatat mengalami kerugian yang serius. 

Hal tersebut diungkapkannya menyusul adanya wacana seorang Menteri yang dilansir beberapa media yang ingin mendorong BUMN Energi, yaitu Pertamina dan PLN, go public. Alasannya supaya terjadi transparansi dan meningkatkan keuntungan.

Masuknya BUMN ke bursa saham ternyata tidak otomatis membuat perusahaan plat merah tambah untung dan terbuka dalam pengelolaannya. Beberapa BUMN yang terlanjur go public ternyata malah tercatat mengalami kerugian yang serius. Transparansi perusahaan negara tidak lahir seketika dengan melantai di bursa saham,” ungkap Rieke dalam di Jakarta, Senin (13/11/2017). 

Hal yang paling penting dilakukan menurut Rieke adalah mengembalikan tata kelola BUMN sesuai dengan arah dan perintah konstitusi UUD 1945. BUMN harus fokus pada core business dan core competency masing-masing. BUMN harus mampu melakukan pemosisian, antara yang harus fokus pada pelayanan publik atau mencari laba, atau pada irisan keduanya. 

“Ikuti saja arahan Presiden. Jangan sampai urusan bisnis utama diabaikan, malah sibuk ‘bisnis printilan’, dari buka anak perusahaan catering, binatu, sampai penyalur tenaga kerja. Indikasinya untuk tetap memberi periuk pada mantan direksi BUMN. Bahkan, terindikasi ranah swasta dan UKM pun diambil. Namanya mati angin kalau begitu. Kreativitas diperlukan bukan untuk menopang hidup para elit BUMN, tapi untuk menjaga kelangsungan hidup BUMN yang bisa memberi kehidupan bagi ekonomi negara,” papar politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini. 

Baginya, restrukturisasi jauh lebih penting. “Lakukan audit keuangan dan manajemen terhadap induk, cucù dan cicit BUMN. Hal ini jauh lebih penting dibanding keputusan reaksioner go public. Jika hal-hal fundamental restrukturisasi BUMN tidak dilakukan,  maka go public hanya akan membuat BUMN yang awalnya mau untung malah buntung. Lebih parah lagi, ujungnya-ujungnya BUMN malah jadi parasit negara,” pungkasnya.

Gagasan Jonan dan Rini

Pemerintah menyebut kontribusi perusahaan di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) di bursa saham nasional masih kecil. Padahal dengan melantai di bursa saham, transparansi perusahaan dinilai akan meningkat.

Ignasius Jonan, Menteri ESDM, mengatakan tidak banyak perusahaan di sektor ESDM, khususnya dikuasai asing yang masuk bursa, kecuali yang sudah menjadi perusahaan Indonesia, seperti PT Adaro Energy Tbk dan PT Indika Energy Tbk.

“Kita akan minta bahwa di kemudian hari mereka harus punya program untuk listing di Indonesia, sehingga Bursa Efek Indonesia menjadi lebih menarik dan lebih besar,” ujar Jonan di Bursa Efek Indonesia, Selasa (7/11).

Jonan mengakui tidak mudah untuk mengimplementasikan hal itu, meskipun tujuannya untuk meningkatkan transparansi.

Menurut Jonan, di Indonesia  tidak ada perusahaan yang lebih besar dari Pertamina yang memiliki topline salesnya mencapai Rp700 triliun-Rp800 triliun. “Kalaupun digabung semua banking, revenue tidak ada yang segitu,” kata dia.

Demikian pula PLN yang memiliki kemampuan rata-rata Rp300 triliun-Rp350 triliun, belum lagi dengan satu unit kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) yang dalam setahun perputaran dana dalam bisnisnya rata-rata sebesar Rp 400 triliun.

“Kalau melihat semua perusahaan listrik di dunia itu PER (price earning ratio)-nya kira-kira 30 kali. Jadi kalau listing mungkin bisa mencapai Rp 500 triliun market capitalnya, untuk PLN saja. Tiga ini dijumlah sudah Rp1.600 triliun,”ungkap Jonan.

Jauh sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno juga beberapa kali mendorong perusahaan pelat merah atau BUMN untuk masuk ke pasar modal dalam rangka meraih pendanaan untuk melakukan ekspansi. Dengan begitu, korporasi BUMN juga tidak lagi bergantung pada dana penyertaan modal negara (PMN).

"Pada 2016 kita lihat kembali, penekanan BUMN agar lebih kemandirian finansial, semaksimal mungkin tidak tergantung PMN, mungkin hanya penugasan-penugasan dari pemerintah yang kita berikan PMN," ujar Rini Soemarno ketika ditemui di gedung Bursa Efek Indonesia usai menghadiri pembukaan perdagangan saham 2016 di Jakarta, Senin (4/1/2016).

Saat ini, Menteri BUMN mengatakan pihaknya masih terus melakukan kajian terhadap beberapa BUMN yang berpotensi untuk masuk ke pasar modal melalui mekanisme penawaran umum perdana saham (IPO). Selain itu, Kementerian BUMN juga sedang mengkaji peningkatan jumlah saham bagi BUMN yang sudah melantai di bursa saham.

Ia menyebutkan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagai salah satu perusahaan yang diarahkan untuk melakukan IPO. Hal itu dilakukan karena Inalum memiliki beberapa proyek yang akan dikembangkan di masa mendatang. 

Jokowi yang sambungkan Sabang-Merauke
Hasil rapat pleno Golkar tak pengaruhi peluang MKD copot Novanto
Menghadapi ketatnya persaingan global olahraga
Aroma politik yang menyengat pada Reuni Akbar 212
Pemerintah harus lacak Rp19 triliun dana WNI dari Inggris ke Singapura
Fetching news ...