Novanto manfaatkan DPR sebagai tameng kasusnya

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Novanto manfaatkan DPR sebagai tameng kasusnya "Corruption is like a ball of snow, once it's set a rolling it must increase." - Charles Caleb Colton

Jabatan dan wewenang bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal itu dinilai tengah dilakukan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto. Mengatasnamakan DPR RI, Setya Novanto meminta KPK supaya menunda pemeriksaan dirinya sebagai tersangka kasus e KTP. Padahal, kasus yang menimpa Novanto adalah masalah pribadi.

"Inilah bentuk salah satu contoh konkret bagaimana Novanto menggunakan dan memanfaatkan jabatan serta pengaruhnya dalam menghadapi kasus yang sebenarnya adalah masalah individunya sendiri, tidak ada kaitannya dengan institusi manapun, termasuk DPR," kata Ketua Generasi Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia di Jakarta, Rabu (13/09/2017).

Tindakan itu bukan saja tidak menghargai hukum, namun sudah masuk kategori mempermainkan hukum. 

"Selama ini mungkin Novanto sudah merasa terbiasa bahwa hukum di Indonesia ini semua bisa diatur dan direkayasa. Dan yang sangat berbahaya adalah bahwa kebiasaannya yang seperti itu saat ini sedang dilembagakan menjadi budaya atau kebiasaan institusi. Publik diajarkan dengan mata telanjang bagaimana hukum bisa dikangkangi dengan ditanggapi biasa saja dan seperti tidak ada yang salah dengan itu semua," kata dia.

Dewan Kecam Ulah Novanto

Adanya surat permintaan penundaan pemeriksaan Novanto kepada KPK yang ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan dikirimkan oleh Sekjen DPR RI menuai kecaman dari beberapa anggota DPR.

Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana mengatakan,"Sekjen DPR tidak bisa buat seperti itu, bukan pada tempatnya. Itu sebagai upaya hukum yang diperbolehkan. Kalau misalkan penasehat hukum Novanto pribadi, bisa saja usulan seperti itu. Kalau lembaga seakan-akan meminta dan melakukan itu. Itu tidak pda tempatnya."

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebutkan, langkah Sekjen DPR yang mengirim surat kepada KPK tersebut merupakan langkah di luar aturan.

"Surat yang dilayangkan Sekjen DPR kepada KPK menurut saya itu offside. Sekjen telah melakukan tindakan di luar kewenangannya. Sekjen DPR itu mengurusi segala hal yang berkaitan dengan aktivitas ke DPR-an baik dalam konteks ke dalam atau keluar. Sekjen DPR tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan seseorang akibat dari persoalan yang  dihadapi orang itu dengan lembaga lain," kata Muzani.

Ia mempertanyakan langkah Sekjen DPR RI tersebut saat anggota DPR RI yang lain dijerat KPK. 

"Kalau itu dilakukan, kenapa Sekjen DPR tidak menyurat KPK terhadap sejumlah anggota yang diduga ada masalah dengan KPK. Kenapa itu hanya dilakukan kepada satu orang? Tapi yang lain tidak dilakukan? Jadi, menurut saya ini sudah di luar dari konteks tugasnya sebagai Sekjen DPR, " kata Muzani. 

Harusnya KPK berani tahan Novanto

Sebelumnya, Doli Kurnia mendesak KPK segera bertindak tegas dan cepat dengan menahan Novanto.

"Nah besok kalau Pak Setya Novanto datang, dan memang KPK sudah cukup bukti, saya kira memang harus ditahan. Untuk apa?," katanya

"Pertama, untuk menunjukkan bahwa KPK betul-betul serius. Tidak ada kekhawatiran, tidak takut sama pimpinan lembaga tinggi sekalipun dia tersangkut korupsi," sambungnya.

Selain itu, dengan ditangkapnya Novanto tentu ketua DPR tersebut tak lagi bisa bermanuver dan mempengaruhi anggota DPR yang lain.

"(Kalo ditangkap tentunya) tak lagi bisa bermanuver dan melakukan kewenangan dan pengaruhnya sebagai ketua DPR maupun ketua umum Partai Golkar yang punya anggota fraksi sebanyak 91 yang cukup berpengaruh di DPR, dan juga terhadap kekuatan-kekuatan," ujarnya.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi pada 17 Juni 2017 menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka pada kasus korupsi e-KTP tahun 2011-2012 yang telah merugikan keuangan negara dengan total Rp 2,3 Triliun. Novanto diduga menerima jatah fee sebesar 11 persen dari nilai proyek Rp5,9 triliun.

Novanto diduga memiliki peran dalam pembahasan proyek e-KTP, mulai dari perencanan, pembahasan di DPR hingga proses pengadaan barang jasa. Setnov menjalankan aksinya diduga melalui Andi Agustinus Alias Andi Narogong, yang sudah berstatus terdakwa.

Atas perbuatan tersebut, Setnov dijerat pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 UU no 31 th 99 tentang Tipikor sebagaimana diubah UU no 20 th 2002 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.

Cabut moratorium TKI ke Saudi, apa yang harus dilakukan pemerintah?
Uang tol elektronik ancam 20 ribu pekerja
Jangan ambil keputusan saat dalam 4 kondisi ini
Menyikapi isu bangkitnya PKI
Refleksi 1 Muharram
Fetching news ...