DPR tak ingin terimbas usulan pembekuan KPK

REPORTED BY: Fathor Rasi

DPR tak ingin terimbas usulan pembekuan KPK

Pernyataan salah satu Anggota Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Henry Yosodiningrat yang meminta agar KPK dibekukan dinilai telah menyulut kemarahan rakyat. Meskipun politisi PDIP itu telah mengklarifikasi, sebelumnya juga oleh partainya, bahkan juga telah ditanggapi oleh Presiden Jokowi, namun pernyataan tersebut dianggap sudah terlanjur menimbulkan kegaduhan di masyarakat. 

"Klarifikasi yang disampaikan secara bertubi-tubi masih sulit menghapus kekhawatiran masyarakat akan adanya upaya pembekuan KPK. Sejak awal masyarakat sudah curiga akan keberadaan Pansus Angket KPK yang dianggap hanya akan melemahkan KPK. Dan terbukti, pernyataan "Pembekuan KPK" telah mengkonfirmasi kekhawatiran bisa menjadi ancaman yang nyata," ujar Moh. Nizar Zahro, Ketua Umum Satria (Satuan Relawan Indonesia Raya) di Jakarta, Selasa (12/9)

Meskipun telah melakukan klarifikasi, lanjut dia, namun sangat disayangkan pengujar "Pembekuan KPK" sama sekali tidak membubuhkan kata permintaan maaf dalam pesan yang dikirimkan ke media.

"Itu artinya, dirinya tidak merasa bersalah dalam melayangkan gagasan membekukan KPK, klarifikasi yang ditulis hanya ingin menunjukkan ada kata-kata yang tidak dikutip oleh media," katanya.

Nizar menambahkan, gagasan "Pembekuan KPK" jelas memiliki implikasi yang sangat besar, tidak saja bagi partainya namun juga berimbas kepada DPR secara kelembagaan.

"Petinggi partai yang bersangkutan buru-buru menyatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan statmen personal. Jelas sekali, partai tersebut tidak ingin terimbas oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh kadernya," tegasnya. 

Menurutnya, DPR juga tidak ingin terimbas oleh usulan "Pembekuan KPK". Masyarakat yang sudah sejak awal mencurigai keberadaan Pansus KPK semakin meyakini bahwa DPR memiliki agenda untuk melemahkan KPK.

"Itu tuduhan yang sangat salah, karena sampai hari ini DPR belum mengagendakan revisi UU KPK. Dan sampai detik ini pun DPR tidak pernah menghalang-halangi kerja KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia," terangnya.

Dia pun mengimbau masyarakat memahami bahwa gagasan "pembekuan KPK" merupakan gagasan personal. Oleh karena itu, kata dia, segala kecurigaan ataupun tuduhan hendaknya dialamatkan kepada yang bersangkutan pembuat pernyataan.

"Sangat tidak tepat bila mengalamatkan tuduhan kepada keseluruhan DPR, karena hingga detik ini DPR secara kelembagaan masih mendukung KPK sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi. Sehingga bila ada pihak-pihak yang ingin membekukan KPK bisa dikatakan itu sebagai tindakan di luar batas," pungkasnya.

Usulan pembekuan

Sebelumnya, anggota panitia angket dari Fraksi PDI Perjuangan, Henri Yosodiningrat menyerukan pembekuan KPK sementara waktu. Menurut Henri, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.

"Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henri.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga mendukung usulan tersebut. Ia bahkan mengusulkan agar KPK tidak hanya dibekukan, tetapi dibubarkan.

Untuk pembubaran KPK ini, Fahri mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Alasannya, banyak pelanggaran undang-undang dan peraturan internal yang dilakukan oleh KPK, sementara tingkat korupsi masih tetap tinggi.

Wakil Ketua Panitia Angket dari Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi menambahkan, usulan pembekuan atau pembubaran KPK baru merupakan usulan pribadi anggota panitia. Panitia angket sejauh ini belum merampungkan rekomendasinya.

Jokowi yang sambungkan Sabang-Merauke
Hasil rapat pleno Golkar tak pengaruhi peluang MKD copot Novanto
Menghadapi ketatnya persaingan global olahraga
Aroma politik yang menyengat pada Reuni Akbar 212
Pemerintah harus lacak Rp19 triliun dana WNI dari Inggris ke Singapura
Fetching news ...