Potensi Pancasila kembali jadi alat politik

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Potensi Pancasila kembali jadi alat politik

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) berpotensi menjadikan Pancasila sebagai alat politik dan kekuasaan. Oleh karena itu, DPR harus mengkritisi Perppu tersebut secara objektif sebelum disahkan.

Hal itu dikatakan anggota FPKS MPR RI Ahmad Zainuddin dalam Sosialisasi Empat Pilar di Jalan Balai Pustaka Timur, Rawamangun, Jakarta Timur, pekan lalu. Sosialisasi Empat Pilar merupakan program MPR untuk memberikan pemahaman tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat. 

Zainuddin mengatakan, Perppu seyogiayanya menyempurnakan undang-undang. Namun, yang membedakan UU No 17 Tahun 2013 dengan Perppu No 1 Tahun 2017 tentang Ormas terletak pada aspek keadilan hukum dan hak ormas sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang terjamin dalam UUD. Keadilan hukum yang dimaksud, jelas Zainuddin, proses peradilan terhadap ormas yang dihapuskan pemerintah dari UU No 17 Tahun 2013. 

"Proses peradilan dalam UU Ormas terintegrasi dengan hak-hak Ormas sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang dijaminkan dalam UUD. Hak keadilan hukum. Hak-hak ini yang dihapus dalam Perppu," kata politisi PKS ini.

 

Dia mencontohkan, dalam UU No 17 Tahun 2013, proses pembubaran ormas tidak mudah dan melalui sejumlah tahapan mulai dari sanksi administratif hingga keputusan tetap pengadilan. Pemerintah tetap berhak membubarkan ormas, tapi melalui pertimbangan lembaga peradilan seperti MA dan tingkat pengadilan di bawahnya. 

"Itu ada dalam pasal 63 hingga pasal 81 dalam UU Ormas. Nah, pasal-pasal ini dihapus dalam Perppu. Jika pembubaran ormas oleh pemerintah dilakukan tanpa pertimbangan dan keputusan tetap pengadilan, dikhawatirkan Pancasila dipolitisasi jadi alat politik kekuasaan," imbuh Zainuddin. 

Menurut anggota DPR dari Dapil Jakarta Timur ini, jika tidak dikritisi, Perppu Ormas dapat mengembalikan sejarah kelam Orde Baru yang menempatkan Pancasila sebagai alat politik, bukan lagi falsafah bangsa. 

"Padahal, semangat reformasi kita, mengembalikan Pancasila sebagai falsafah, bukan alat politik seperti Orde Baru," imbuh Zainuddin. 

Karena itu menurutnya, DPR pada masa sidang mendatang harus mengkritisi Perppu tersebut agar tidak keluar dari semangat reformasi dan Pancasila yang sesungguhnya.

"Bolanya sekarang di DPR. Kita akan tetap mengkritisi Perppu ini dalam semangat UUD dan demokrasi. Pancasila jangan dipolitisasi," pungkasnya. 

Pernyataan intoleran Laiskodat buah Perppu Ormas?

Terbitnya Perppu Ormas yang ditanda tangani oleh presiden Jokowi dinilai disalahgunakan oleh politisi Partai Nasdem Victor Laiskodat untuk menuding empat partai yakni Gerindra, PAN, Demokrat, serta PKS sebagai partai pro radikalisme.

Pidato Laiskodat di Kab Timor Nusa Tenggara Timur (NTT) membuat keempat partai tersebut meradang. Mereka beramai-ramai meminta politisi 52 tahun itu untuk meminta maaf atas pernyataan provokatifnya tersebut.

Anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Hari Wibowo menilai apa yang disampaikan Laiskodat menjadi bukti bahwa Perppu Ormas sangat bernuasa Islamofobia. Ia khawatir jika Perppu Ormas memang untuk memberangus ormas Islam.

"Akibatnya, oknum politisi pendukung pemerintah yang penghayatan Pancasila-nya hanya selevel Victor menganggap parpol penolak Perppu Ormas sebagai pendukung Khilafah, dengan konotasi negatif," kata Drajad dalam rilisnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Drajad berharap pernyataan Laiskodat tidak merusak toleransi antarumat beragama di tanah air. Ia berharap kasus politisi Nasdem ini tidak seperti persoalan penghinaan agama yang dilakukan Ahok.

"Menghina agama lain secara publik kok jadi dianggap wajar oleh oknum politisi tertentu," ucap Drajad.

Ia meminta ketum Partai Nasdem, Surya Paloh untuk memberikan sanksi kepada Laiskodat. Pasalnya, ucapan sang kader bisa membuat Nadem dicap sebagai partai anti-Islam.

Cabut moratorium TKI ke Saudi, apa yang harus dilakukan pemerintah?
Uang tol elektronik ancam 20 ribu pekerja
Jangan ambil keputusan saat dalam 4 kondisi ini
Menyikapi isu bangkitnya PKI
Refleksi 1 Muharram
Fetching news ...