Ideas Law

10 hal dalam RKUHP yang berpotensi lemahkan KPK

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

10 hal dalam RKUHP yang berpotensi lemahkan KPK "Kami memandang, selain dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, RUU KUHP juga sangat berisiko bagi kerja KPK ke depan." - Febri Diansyah

Komisi Pemberantasan Korupsi siap menjelaskan sikapnya terkait dengan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Presiden Joko Widodo. KPK beralasan, ada setidaknya 10 hal  yang berpotensi melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi.

"KPK mempersiapkan penjelasan yang lebih solid terkait RUU KUHP tersebut. Kami memandang, selain dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, RUU KUHP juga sangat berisiko bagi kerja KPK ke depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (21/06/2018).

Pada 8 Juni 2018 lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan setelah Hari Idul Fitri, Presiden menyiapkan waktu khusus bagi KPK untuk membicarakan soal Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), khususnya karena tindak pidana korupsi (Tipikor) masuk ke dalamnya.

"Perlu diingat, keberadaan UU Tipikor dan UU KPK yang sudah jelas saat ini pun masih terus diuji dan dicari celahnya di pengadilan, apalagi dengan adanya RUU KUHP yang sejak awal sudah terbaca sangat berisiko melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi," tambah Febri.

Febri berharap bila tujuan pemerintah adalah melakukan kodifikasi perundangan-undangan di Indonesia, jangan sampai pemberantasan korupsi dikorbankan.

"Jika ada sebuah obsesi kodifikasi, janganlah sampai pemberantasan korupsi jadi korban. Belajar dari banyak negara, kodifikasi bukanlah harga mati, kodifikasi tetap tergantung kepada kebijakan sebuah negara dalam penyusunan aturan hukum," ungkap Febri.

Menurut Febri, KPK juga membaca pendapat dan sikap dari sejumlah ahli hukum dari berbagai perguruan tinggi.

"Terbaca jelas, jaminan pemerintah bahwa tidak ada pelemahan terhadap pemberantasan korupsi tidak cukup meyakinkan banyak pihak, bukan hanya KPK," ungkap Febri.

Selanjutnya KPK menunggu waktu pertemuan yang dijanjikan Presiden tersebut.

"Semoga setelah Idulfitri ini, kita bisa lebih tenang dan jernih membaca masalah yang ada. Hati kita semua dibukakan untuk lebih serius dan sungguh-sungguh memberantas korupsi, tanpa kepura-puraaan, tanpa konflik kepentingan," tegas Febri.

Sebelumnya Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa DPR akan mengesahkan RUU KUHP pada 17 Agustus 2018 sebagai kado kemerdekaan Indonesia.

KPK mengatakan setidaknya ada 10 hal mengapa RKUHP berisiko bagi KPK dan pemberantasan korupsi yaitu:

Radikalisme harus dikikis dengan Pancasila
Fahri: Jokowi adalah masalah, sulit dimaafkan
Film “Pedagogic”, potret buram di balik seorang ibu pekerja
PKS dan PAN masih abu-abu dukung Prabowo, ini sikap Gerindra
Potret generasi wacana
Babat habis kasus Setnov, KPK penjarakan dr. Bimanesh
MKD tidak akan persulit proses penggeledahan ruangan Eni Maulani Saragih
Jokowi akui bertemu TGB bicarakan cawapres
Generasi muda harus berdaya juang tinggi
Sofyan Basir dinilai ketat pilih kontraktor di proyek PLN
Agus Hermanto bantah PDIP ajak dukung Jokowi di Pilpres 2019
Deretan fakta Piala Dunia 2018
Tol Solo-Ngawi diresmikan, Jokowi: pembuka jalur merak-banyuwangi
Sederet fakta Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih tersandung kasus korupsi
Mencari advocat berkualitas, puluhan perwira Polri ikut bersaing
Fetching news ...