Ideas Law

UU Antiterorisme justru lindungi HAM

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

UU Antiterorisme justru lindungi HAM "Mengesahkan UU Antiterorisme berarti melindungi hak asasi rakyat dan keselamatan negara." - Mahfud MD

Pakar hukum tata negara Mahfud MD menekankan pengesahan Undang-Undang Antiterorisme akan melindungi hak asasi rakyat yang lebih besar dan menjaga keselamatan negara.

"Mengesahkan UU Antiterorisme berarti melindungi hak asasi rakyat dan keselamatan negara," ujar Mahfud dalam akun resmi Twitternya @mohmahfudmd yang dikutip di Jakarta, Rabu (15/05/2018).

Dia menilai menghalangi pengesahan UU Anti Terorisme dengan alasan untuk melindungi hak asasi manusia orang yang menjadi teroris sebenarnya sama dengan membiarkan hak asasi manusia yang lebih besar untuk dilanggar oleh teroris-teroris biadab.

Mahfud menegaskan Rancangan UU Antiterorisme sudah lebih dari satu tahun dibahas. Menurut dia, dalam waktu lebih dari satu tahun itu semestinya segala hal krusial dalam RUU itu telah dibicarakan secara komprehensif.

Dia menegaskan politisi Senayan tidak boleh ada yang menghalang-halangi pengesahan UU Antiterorisme itu.

Dia menekankan pengesahan penting dilakukan supaya tidak terjadi penyalahgunaan dalil hukum.

"Salus populi supreme lex artinya `Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi`, lebih tinggi daripada UU dan UUD. Jangan sampai dalil ini disalahgunakan untuk menindak teroris tanpa UU dengan alasan selamatkan rakyat, itu bisa mengerikan. Maka itu RUU Anti Terorisme harus segera disahkan," tegas dia.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjanjikan Revisi Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Antiterorisme) rampung pada bulan Juni mendatang.

"Paling lambat pekan depan kami akan mulai melanjutkan pembahasan Revisi UU Antiterorisme," ujar Ketua DPR RI Bambang Soesatyo kepada wartawan, usai meninjau kondisi Markas Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya pascaserangan bom bunuh diri, Senin (14/5) petang.

Revisi UU Antiterorisme diusulkan oleh pemerintah terhadap DPR RI sejak tahun 2016 menyusul peristiwa teror bom di kawasan Thamrin, Jakarta. Namun hingga terjadi serangan bom bunuh diri berutun di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, selama dua hari terakhir, revisi tersebut tak kunjung diselesaikan.

Bambang mengatakan alotnya pembahasan Revisi UU Antiterorisme disebabkan karena terjadi banyak perbedaan pendapat dikalangan anggota DPR RI. Di antaranya terkait pasal-pasal mengenai definisi terorisme, keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, penyadapan, penebaran kebencian, dan masih banyak lagi.

"Kami menilai penting Revisi UU Antiterorisme untuk mengatur penanganan terorisme di Indonesia. Maka segala perdebatan itu akan kembali mulai kami bahas pekan depan. Targetnya bulan Juni harus sudah rampung," katanya.

Selama Revisi UU Antiterorisme masih dalam tahap pembahasan, Bambang mendorong kepolisian menghantam tuntas terorisme yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami mendorong kepolisian masuk ke jaringan mereka tanpa perlu menunggu perbuatannya terlebih dahulu. Kalau ada kecurigaan segera diperiksa. Kalau tidak terbukti dilepas. Kalau terbukti masukkan sel," tuturnya.

Bambang meyesalkan aksi terorisme kini telah melibatkan keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak kandungnya, bahkan yang masih berusia balita, untuk melakukan serangan bom bunuh diri.

Untuk itu dia menjanjikan Revisi UU Antiterorisme bisa rampung pada bulan Juni mendatang sehingga dapat segera diterapkan untuk pemberantasan terorisme di Indonesia.

Potret generasi wacana
Babat habis kasus korupsi Setya Novanto, kini dr. Bimanesh Sutarjo resmi dipenjara
MKD tidak akan persulit proses penggeledahan ruangan Eni Maulani Saragih
Jokowi akui bertemu TGB bicarakan cawapres
Generasi muda harus berdaya juang tinggi
Sofyan Basir dinilai ketat pilih kontraktor di proyek PLN
Agus Hermanto bantah PDIP ajak dukung Jokowi di Pilpres 2019
Deretan fakta Piala Dunia 2018
Tol Solo-Ngawi diresmikan, Jokowi: pembuka jalur merak-banyuwangi
Sederet fakta Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih tersandung kasus korupsi
Mencari advocat berkualitas, puluhan perwira Polri ikut bersaing
Mengenal sindrom Peter Pan
Selain tunjangan kinerja, kesejahteraan TNI - Polri perlu diperhatikan
Bacaleg PKS banyak mundur, begini tanggapan Fahri Hamzah
Fokus jadi Mensos, Idrus Marham tak nyaleg
Fetching news ...