Ideas Law

Melindungi lahan dengan RUU Sistem Budidaya Pertanian

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Melindungi lahan dengan RUU Sistem Budidaya Pertanian

Lahan pertanian semakin hari semakin tergerus, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan tanah untuk keperluan nonpertanian. Di sisi lain, perlindungan lahan dan percetakan sawah baru menghadapi kendala yang rumit.

Menghadapi situasi tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Budidaya Pertanian yang sedang dirancang DPR akan melindungi lahan pertanian. 

“Kalau memang benar pengaturan budidaya lahan pertanian berkelanjutan itu tidak ada sanksi, maka tidak menutup kemungkinan akan segera kita melakukan revisi. Dan kemudian memberikan sanksi kepada siapa pun yang melakukan alih fungsi lahan pertanian,” tandas Firman saat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/01/2018). 

Lahan pertanian setiap tahun semakin menyempit karena kebutuhan perumahan, pertokoan dan industri. Firman bahkan mengungkapkan, saat ini terjadi manipulasi lahan, yang seharusnya lahan basah pertanian seperti untuk menanam padi malah justru diuruk dan dijadikan perumahan. 

“Banyak lahan basah yang dikonvensi menjadi lahan kering lalu dimanfaatkan untuk kepentingan industri, perumahan dan sebagainya. Padahal itu sebetulnya lahan pertanian," keluh politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Selain alih fungsi lahan, Firman juga menyampaikan tentang fokus dan konsentrasi dunia internasional saat ini pada pangan dan energi. Menurutnya, produksi pangan dunia harus ditingkatkan untuk mengantisipasi semakin parahnya krisis kebutuhan pokok, yang salah satu penyebabnya adalah laju pertumbuhan penduduk yang amat tinggi. Jumlah penduduk dunia diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2050 dari saat ini.

“Ini menjadi penting, karena hasil rilis dari PBB itu akan terjadi peningkatan jumlah penduduk dunia, yang jumlahnya hari ini tujuh miliar manusia di tahun 2050 itu akan terjadi pergeseran kurang lebih mencapai 9,7 miliar manusia. Artinya, ada konsekuensi terhadap kebutuhan pangan dan energy. Oleh karena itu, sekarang ini negara-negara maju sedang konsentrasi penuh terhadap industri energi kemudian industri pangan,” jelas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Revisi UU no 12 tahun 1992

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI mengusulkan revisi atas Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mengatakan, undang-undang tersebut perlu direvisi karena sudah tak lagi relevan dengan perkembangan zaman. 
Usulan revisi, kata Viva, juga didorong oleh perubahan sejumlah konvensi perjanjian internasional. Selain itu, UU juga perlu perbaikan karena dinamika tantangan lingkungan global yang telah berubah dan menjadikan persoalan pangan, energi dan air menjadi isu vital bagi seluruh negara di dunia.

Atas dasar pemikiran-pemikiran itu, Komisi IV mengusulkan revisi UU Sistem Budidaya Tanaman untuk diubah menjadi UU Sistem Budidaya Pertanian. Viva mengatakan, perluasan cakupan ini karena budidaya tak hanya berlaku bagi tanaman, tetapi juga hewan. 

Ia menyebut, sedikitnya ada tiga poin yang akan dimasukkan dalam rancangan UU tersebut. Pertama, budidaya tanaman atau hewan harus melibatkan petani dan peternak. Sebab, 76 persen masyarakat Indonesia menggantungkan hidup di sektor pertanian. 

Kedua, petani dan peternak harus dilibatkan dalam proses membuat benih dan bibit unggul. Ketiga, hak inovasi atau temuan baru yang bersumber dari kearifan lokal harus dilindungi oleh pemerintah. Pada beberapa kasus, selama ini ketika petani menemukan inovasi baru justru dikriminalisasi karena produknya belum dipatenkan sehingga melanggar hak paten perusahaan tertentu.

Viva menyebut, pembahasan naskah akademis RUU Sistem Budidaya Pertanian telah selesai dilakukan. Saat ini, DPR dan pemerintah sedang menyusun draf RUU untuk selanjutnya dibahas dalam rapat bersama. RUU Sistem Budidaya Pertanian masuk dalam prioritas legislasi nasional (Prolegnas) 2017. 

Jangan berharap jenis kelamin anak
Kemenag berburu akomodasi jemaah haji sesuai standar
Imbas tingginya elektabilitas Jokowi ke PDIP
Tingginya kasus kekerasan seksual di Aceh
Permintaan Jokowi supaya rektor lakukan terobosan besar
Fetching news ...