Ideas Law

Keterlibatan polisi dalam dana desa

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Keterlibatan polisi dalam dana desa

Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan masalah dana desa dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sandjojo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Mabes Polri, Jakarta.

"Kami baru saja menandatangani MoU dengan Pak Eko dan Pak Tjahjo tentang pengawalan dana desa," kata Kapolri, kemarin.

Nota kesepahaman ini merupakan pedoman bagi ketiga pihak untuk mencegah, mengawasi dan menangani permasalahan dana desa.

Adapun tujuan dari nota kesepahaman ini agar terwujud pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerja sama yang sinergis di antara ketiga pihak di bidang pengawasan dan pencegahan permasalahan dana desa.

Sementara itu, lima ruang lingkup nota kesepahaman itu, yaitu membina dan menguatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam mengelola dana desa; sosialisasi regulasi dalam mengelola dana desa; penguatan, pengawasan, pengelolaan dana desa; memfasilitasi bantuan pengamanan dalam mengelola dana desa. Terakhir, memfasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa dan peraturan data atau informasi dana desa.

Dalam melakukan pengawasan penyaluran dana desa tersebut, unsur Polri yang dilibatkan adalah bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (babinkamtibmas), kepala kepolisian sektor (kapolsek) hingga kepala kepolisian resor (kapolres). "Pendekatan utamanya adalah melibatkan para babinkamtibmas, kapolsek, kapolres sebagai upaya pencegahan, pengawasan dana desa," katanya.

Nota kesepahaman ini berlaku selama dua tahun sejak tanggal ditandatangani.
Acara penandatanganan nota kesepahaman tersebut dihadiri sejumlah pejabat utama Mabes Polri, di antaranya Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto dan Kepala Korps Brimob Irjen Pol Murad Ismail.

Keterlibatan TNI

Sebelumnya, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal meneken nota kesepahaman atau MOU (Memo of Understanding) dengan Tentara Nasional Indonesia untuk menyukseskan pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia, termasuk Dana Desa. Harapannya, TNI bisa membantu kementerian saat harus berurusan dengan pembangunan perdesaan di kawasan terpencil.

"Banyak hal yang bisa dilakukan TNI," ujar Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo saat memberikan keterangan pers di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Cilangkap, Jakarta Timur, April lalu.

Eko menyampaikan, TNI akan ikut mengawasi penggunaan Dana Desa melalui Babinsa (Bintara Pembina Desa). TNI bisa mengingatkan Kepala Desa agar proses penggunaan Dana Desa bersifat transparan dan sesuai apa yang direncanakan.

Membuka lapangan  kerja

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penggunaan dana desa yang diberikan kepada perangkat perdesaan harus berjalan secara optimal, salah satunya mampu membuka lapangan pekerjaan.

"Pertama untuk hal-hal yang produktif, yang bisa langsung membuka lapangan pekerjaan dan kita harapkan semua yang dikerjakan di desa dilakukan dengan warga melalui musyawarah perencanaan pembangunan di desa," kata Presiden saat membuka rapat terbatas yang membahas optimalisasi dana desa di Istana Bogor, Rabu (18/10/2017) lalu.

Menurut Presiden Jokowi, hal kedua yang perlu dilakukan adalah pendampingan pengerjaan proyek desa baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

Kepala Negara meminta ada pengawasan kepada jenis proyek yang dikerjakan serta waktu pengerjaan dan proses pengerjaan proyek.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan supaya lapangan kerja tercipta di desa setempat, seluruh pekerjaan tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga, namun diswakelolakan atau dijalankan sendiri dengan penyerapan tenaga kerja yang maksimal.

Menurut Sri Mulyani, desain dana desa pada 2018 akan berfokus pada pembangunan prasarana desa, masyarakat desa dan membangun institusi atau organisasi di desa.

Presiden Joko Widodo terus meningkatkan besaran Dana Desa tiap tahunnya. Sebagai gambaran, Presiden, telah menggelontorkan dana desa pada 2015 sebesar Rp20,76 triliun, pada 2016 Rp46,98 triliun, pada 2017 sebanyak Rp60 triliun, dan menaikkannya menjadi Rp120 triliun pada 2018. Dana sebesar itu belum termasuk insentif-insentif tambahan yang disiapkan pemerintah.

Jokowi yang sambungkan Sabang-Merauke
Hasil rapat pleno Golkar tak pengaruhi peluang MKD copot Novanto
Menghadapi ketatnya persaingan global olahraga
Aroma politik yang menyengat pada Reuni Akbar 212
Pemerintah harus lacak Rp19 triliun dana WNI dari Inggris ke Singapura
Fetching news ...