Ideas Law

Tugas badan siber yang digagas Jokowi

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Tugas badan siber yang digagas Jokowi

Pemerintah akan meresmikan pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Oktober ini. Struktur organisasi, termasuk tugas BSSN telah rampung dibahas.

“BSSN bulan ini akan kami resmikan. Sudah selesai dan tuntas pembahasan organisasi, tugas pokok, pembahasan mengenai cakupan-cakupan yang dilakukan,” kata Wiranto di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, kemarin.

Menurutnya, BSSN bakal melindungi serta memayungi seluruh kegiatan siber dari kementerian/ lembaga seperti pertahana siber di Kementerian Pertahanan, intelijen siber di Badan Intelijen Negara (BIN), satuan siber TNI.

Dia menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui pendirian BSSN, sehingga diterbitkan Peraturan Presiden (Pepres) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. BSSN merupakan peleburan dari dua institusi yaitu Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Presiden minta supaya jangan memubazirkan organisasi yang sudah ada, sehingga sebagai embrionya adalah kami tunjuk lembaga sandi negara yang di-update menjadi BSSN,” jelas Wiranto.

Adapun struktur organisasi BSSN berdasarkan perpres, terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi, Deputi Bidang Proteksi, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan, serta Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian.

BSSN dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. BSSN ini mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Dalam tugasnya, sesuai pada pasal 3 perpres, BSSN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber. pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi ecommerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

c. Pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manqjemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah.

e. Koordinasi bagi semua pemangku kepentingan.

f. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN.

g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN.

h. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN.

i. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.

Jokowi yang sambungkan Sabang-Merauke
Hasil rapat pleno Golkar tak pengaruhi peluang MKD copot Novanto
Menghadapi ketatnya persaingan global olahraga
Aroma politik yang menyengat pada Reuni Akbar 212
Pemerintah harus lacak Rp19 triliun dana WNI dari Inggris ke Singapura
Fetching news ...