Ideas Law

Kupas Heli AW, Majalah Keadilan hilang dari peredaran

REPORTED BY: Fathor Rasi

Kupas Heli AW, Majalah Keadilan hilang dari peredaran Ilustrasi

Majalah Keadilan edisi 06 berjudul "Perang Bintang Kasus AW 101" yang mengupas tentang pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) hilang dari peredaran. Pemimpin Redaksi Majalah Keadilan, Toni Hasyim membenarkan Majalah Keadilan dengan cover Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Marsekal (Purn) Agus Supriyatna tersebut hilang dari peredaran.

Bagian Distribusi Majalah Keadilan, lanjut dia, sedang melacak siapa pihak yang memborong (membeli dalam jumlah besar) Majalah Keadilan. "Iya benar (hilang dari peredaran), sedang dilacak oleh bagian distribusi kita," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Rimanews.com, Kamis (14/9/2017).

Toni menuturkan, temuan sementara, harusnya Selasa (12/2017) pagi majalah sudah beredar. Tapi Rabu (13/9/2017) pagi sampai tadi siang banyak pelanggan yang bertanya kenapa majalah belum sampai di rumah atau kantor mereka.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya juga belum mengetahui siapa yang membeli dalam jumlah banyak (borong) sehingga Majalah Keadilan hilang di pasaran.

"Kebanyakan yang komplain dari pelanggan di Jakarta Timur dan Pusat. Kemungkinan besar yang borong instansi-instansi militer. Kita tahu di dua wilayah itu, terutama Jakarta Timur banyak instansi militer," paparnya.

Toni mengungkapkan, Majalah Keadilan hilang dari pasaran karena mengupas tentang kasus korupsi pembelian helikopter AW-101. Beberapa perwira TNI-AU dituduh terlibat korupsi. Dalam pemberitaan tersebut juga memuat sanggahan dari sumber-sumber di TNI-AU. 

Sebagai solusi , lanjut dia, Presiden Jokowi harus turun tangan untuk mengatasi persoalan karena sudah tiga bulan kasus berjalan tapi belum ada perkembangan berarti, dan belum ada penjelasan dari Mabes TNI dan KPK tentang konstruksi perkaranya.

Kontroversi Heli AW
Kontroversi seputar pengadaan helikopter AgustaWestland (AW) 101 terus berlanjut. Marsekal Muda berinisial SB yang juga mantan Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) yang ditetapkan tersangka oleh Puspom TNI mengatakan, sangkaan terhadap dirinya dan rekan sejawat TNI AU lainnya diduga dipolitisir.

"Alasannya, pengadaan 1 unit helikopter AW 101 pada TA (tahun anggaran) 2016 merupakan pelaksanaan dari kebijakan negara melalui UU APBN.  Keputusan kebijakan negara tersebut diimplementasikan melalui Menteri Keuangan (Menkeu) yang telah mengucurkan anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan helikopter tersebut pada Juni 2016," ujarnya, Senin (11/09).

Keputusan Kemenkeu, lanjut dia, telah melalui pembahasan dan mekanisme yg berlaku bersama dengan Kemhan dan Bappenas, sehingga pengadaan helikopter buatan Inggris - Italia tersebut terus berlanjut.

"Dengan fakta proses pengadaan yg seperti itu, dan mengutip pernyataan Danpuspom TNI yg akan terus memburu inisiator pengadaan helikopter AW-101, menjadi sebuah pertanyaan besar tentang siapa sebenarnya yg akan dibidik?," tanya dia.

SB menambahkan, meskipun prosesnya sudah benar, namun pada saat pengadaan ini diperkarakan sebagai insubordinasi, pimpinan lembaga (dalam hal ini Menhan sebagai PA) dan pimpinan institusi (dalam hal ini TNI AU) tidak memberikan penjelasan apapun.

Cabut moratorium TKI ke Saudi, apa yang harus dilakukan pemerintah?
Uang tol elektronik ancam 20 ribu pekerja
Jangan ambil keputusan saat dalam 4 kondisi ini
Menyikapi isu bangkitnya PKI
Refleksi 1 Muharram
Fetching news ...