Ideas Law

Konflik internal lembaga kedokteran, solusinya?

REPORTED BY: Fathor Rasi

Konflik internal lembaga kedokteran, solusinya?

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) berkomitmen untuk membantu menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap persoalan internal yang dihadapi profesi kedokteran saat ini, khususnya terkait pendidikan spesialis.

Menurut Ketua Umum ICMI Prof DR Jimly Asshiddiqie, saat ini muncul masalah di antaranya mengenai ketentuan pendidikan layanan primer. Akibatnya melahirkan dualisme pengelolaan pendidikan kedokteran, khususnya spesialis. Demikian diungkapkan Jimly usai menerima kunjungan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Jakarta Senin (11/9), guna membahas konflik internal di lembaga kedokteran.

"Banyak di antara cendekiawan dari dunia kedokteran adalah pendiri ICMI. Maka kita merasa prihatin dan saya berjanji untuk membantu, paling tidak mencarikan solusinya," ujar Jimly.

Jimly menyarankan, selain menggunakan penyelesaian masalah dengan menggunakan jalur hukum, diperlukan pula sikap saling terbuka dan bersedia mengalah, bahkan dari IDI.

"Ada rasa ketakutan seolah-olah akan dibentuk organisasi profesi yang berbeda-beda sebagai saingan IDI dan ini tidak sehat. Kalau konflik tidak segera diselesaikan akan mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat dan juga menimbulkan masalah dualisme organisasi. Dengan kata lain, ada konflik antara anggota IDI di pemerintahan dan di kepengurusan," ucap Jimly.

Jimly menilai, kedatangan dan diskusi bersama jajaran PB IDI guna dapat memahami penyelesaian upaya penyelesaian masalah karena merasa jika terus dibiarkan, ada kecenderungan menjadi lemahnya kedudukan dan fungsi IDI sebagai organisasi profesi tertua di Indonesia.

Jimly menuturkan, kini pengurus IDI sedang menempuh upaya hukum dengan mengajukan uji materiil sambil berkonsultasi hal-hal apa yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan profesi kedokteran secara menyeluruh.

"Dokter praktik ingin menentukan kualitas relevansi pendidikan sehingga IDI yang menentukan. Tapi, lembaga pendidikan sebagai produsen tenaga kedokteran juga ingin punya peran lebih besar dan pemerintah dalam hal ini berpihak kepada lembaga pendidkan," kata Jimly.

Padahal, menurut Jimly, yang terjadi adalah sebaliknya, perspektif sudut pandang produsen tenaga kedokteran lebih diutamakan oleh pemerintah dibandingkan praktik yang seharusnya juga mendengar aspirasi IDI.

Polemik DLP dan IDI

Polemik soal keberadaan program Dokter Layanan Primer (DLP) antara pemerintah, institusi pendidikan kedokteran, dan organisasi profesi kedokteran belum usai. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan DLP sudah sesuai konstitusi, ternyata tak mampu mengakhiri polemik ini.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) sebagai organisasi yang menaungi para dokter, terus menyuarakan aspirasnya terkait DLP. Mereka menentang kebijakan program Dokter Layanan Primer yang dijalankan pemerintah tersebut.  Alasannya, dokter di tingkat layanan primer belum mendapatkan honor layaknya dokter spesialis.

Beberapa waktu lalu, Ketua Bidang Kajian dan Advokasi Kebijakan Pendidikan Kedokteran Masa Kini dan Mendatang Muhammad Akbar mengatakan, Dokter Layanan Primer tersebut merupakan spesialis mengenai penyakit umum. sehingga jasanya pun harus dihargai sesuai spesialis.

Akan tetapi, lanjut dia, dari skema pemberian insentif DLP tersebut belum layaknya spesialis namun masih seperti dokter umum. Akbar memahami bahwa pemerintah menerapkan DLP tersebut dengan merujuk negara-negara maju seperti di Amerika Serikat (AS) yang memiliki dokter-dokter spesialis penyakit umum. Pengadopsian itu, kata Akbar, sejatinya berbeda dengan yang diterapkan di Indonesia. 

Jokowi yang sambungkan Sabang-Merauke
Hasil rapat pleno Golkar tak pengaruhi peluang MKD copot Novanto
Menghadapi ketatnya persaingan global olahraga
Aroma politik yang menyengat pada Reuni Akbar 212
Pemerintah harus lacak Rp19 triliun dana WNI dari Inggris ke Singapura
Fetching news ...