Ideas Law

Penetapan tersangka kasus Heli AW dipolitisir?

REPORTED BY: Fathor Rasi

Penetapan tersangka kasus Heli AW dipolitisir?

Kontroversi seputar pengadaan helikopter AgustaWestland (AW) 101 terus berlanjut. Marsekal Muda berinisial SB yang juga mantan Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) yang ditetapkan tersangka oleh Puspom TNI mengatakan, sangkaan terhadap dirinya dan rekan sejawat TNI AU lainnya patut diduga dipolitisir.

"Alasannya, pengadaan 1 unit helikopter AW 101 pada TA (tahun anggaran) 2016 merupakan pelaksanaan dari kebijakan negara melalui UU APBN.  Keputusan kebijakan negara tersebut diimplementasikan melalui Menteri Keuangan (Menkeu) yang telah mengucurkan anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan helikopter tersebut pada Juni 2016," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Rimanews di Jakarta, Senin (11/09/17).

Keputusan Kemenkeu, lanjut dia, telah melalui pembahasan dan mekanisme yg berlaku bersama dengan Kemhan dan Bappenas, sehingga pengadaan helikopter buatan Inggris - Italia tersebut terus berlanjut.

"Dengan fakta proses pengadaan yg seperti itu, dan mengutip pernyataan Danpuspom TNI yg akan terus memburu inisiator pengadaan helikopter AW-101, menjadi sebuah pertanyaan besar tentang siapa sebenarnya yg akan dibidik?," tanya dia.

SB menambahkan, meskipun prosesnya sudah benar, namun pada saat pengadaan ini diperkarakan sebagai insubordinasi, pimpinan lembaga (dalam hal ini Menhan sebagai PA) dan pimpinan institusi (dalam hal ini TNI AU) tidak memberikan penjelasan apapun.

"Sepertinya memang sudah berhasil "dikendalikan" dan tersandera oleh penggagas agenda ini. Bahkan pimpinan negara pun sepertinya masih menunggu dan membuat kalkulasi untuk memainkan “kartu politik” yang tepat," terangnya.

Menurutnya, runutan skenario sebenarnya dapat diikuti secara cukup gamblang sejak dilakukannya langkah-langkah internal didalam TNI, yaitu validasi organisasi Puspom dan Irjen TNI guna memberikan kekuasaan dan kendali absolut di tangan Panglima TNI.

"Langkah-langkah strategis lainnya juga telah dilakukan, yaitu penguasaan media (berita tentang korupsi AW selalu dimuat di media mainstream tanpa ada “counter”), penguasaan lingkungan (isu korupsi sedang trend dan mendapat dukungan masyarakat), penguasaan sejarah (kriminalisasi AU pada masa lalu dan pengalaman bahwa AU akan “diam” saja seakan tanpa daya), serta pemanfaatan momentum (pergantian Kasau, dimana Kasau lama sudah tidak punya ‘power’ dan Kasau (yang) baru tidak berani membela korps nya karena akan dicap insubordinasi)," ujar SB

Soal kerugian Rp 220 Miliar

Sangkaan kerugian negara sebesar Rp 220 miliar dinilai SB terlalu terburu-buru. Bahkan menurut dia kemungkinan karena didorong oleh ambisi kekuasaan dan nafsu pribadi atau ego sektoral.

"Penetapan kerugian negara seyogyanya menunggu kontrak selesai dan melalui audit lembaga yg kompeten dan berwenang. Mungkin Puspom TNI merasa berwenang menentukan kerugian tersebut di lingkungan TNI-karena di TNI saat ini sepertinya apapun bisa dilakukan melalui perintah, namun apakah Puspom TNI kompeten untuk tugas tersebut?," tulisnya.

Padahal selama ini, lanjut dia, Presiden Jokowi dikenal sangat berhati-hati dalam memberikan sebuah pernyataan, apalagi hal tersebut bukan wewenangnya secara langsung (sebelum audit BPK).

Dia menjelaskan, harga Helikopter AW-101 standar memang senilai Rp 525 miliar, namun harga tersebut masih Basic Helicopter, dan belum berikut peralatan tambahan dan dukungan pelatihan/logistik lainnya.

"Faktanya semua sudah dibahas dan masuk dalam rencana kerja dan anggaran, sebagai bahan untuk penyusunan APBN dan DIPA, kan tidak mungkin anggaran ujug-ujug nongol begitu saja. Sangkaan insubordinasi (terhadap Presiden) menjadi janggal, karena anggarannya kan dari pemerintah,” paparnya.

Untuk diketahui Pada tanggal 14 September 2016, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengirim surat kepada Kepala Staf Angkatan Udara saat itu Marsekal Agus Supriatna, meminta agar membatalkan kontrak. Secara terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW 101 tetap berlanjut dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Pemeriksaan terhadap tersangka akan disampaikan ketika ada jadwal pemeriksaan terhadap mereka.

Panggil mantan KASAU

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak memanggil petinggi TNI, termasuk Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU), Marsekal TNI Agus Supriatna yang saat itu menangani pengadaan alutsista canggih heli Agusta Westland (AW)-101. Apalagi semua prosedur perencanaan dan pembelian heli tersebut dinilai sudah diketahui serta disetujui oleh Menhan, Menkeu dan Menteri PPN/Bappenas.

"Panggil juga Panglima TNI untuk duduk bersama menyelesaikan krisis AW 101 ini, dan mencari akar masalahnya. Jangan kemudian serta merta dibawa ke ranah hukum yang notabene bisa menimbulkan kerugian bagi institusi TNI sendiri," ujar Dr. Urbanisasi, pengacara tersangka Marsda Suprianto Basuki (SB) kepada rimanews.com, Kamis (31/8).

Presiden, lanjut dia, harus segera turun tangan mengatasi krisis heli buatan Inggris-Italia ini, karena pengadaan alutsista tersebut bukan soal kepentingan TNI AU, melainkan menyangkut kepentingan strategis negara ke depan.

"Sebab krisis heli AW ini akan menimbulkan pertanyaan besar bagi vendor ataupun pihak pabrikan yang menproduksi alusista pertahanan yang canggih tersebut. Ini akan berdampak besar bila negara produser heli tersebut bereaksi," jelas Urbanisasi.

Tersangka baru
Sebelumnya, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah menetapkan tersangka baru berinisial SB dalam kasus pembelian helikopter jenis Augusta Westland (AW)-101. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara kurang lebih Rp224 miliar. Tersangka SB tersebut pernah menjabat sebagai Asisten Perencana untuk Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). 

Marsda Suprianto Basuki (SB) dikenakan sejumlah pasal, yakni pasal 103 KUHP Militer yaitu memerintahkan melanjutkan pengadaan meskipun sudah ada perintah Presiden selaku panglima tertinggi TNI, baik secara langsung disampaikan maupun surat resmi yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk menghentikan pengadaan pembelian heli AW-101.

Selain itu, Suprianto Basuki juga dijerat pasal penyalahgunaan wewenang jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 126 KUHP Militer dengan cara mempengaruhi pejabat-pejabat di bawahnya.

Jokowi yang sambungkan Sabang-Merauke
Hasil rapat pleno Golkar tak pengaruhi peluang MKD copot Novanto
Menghadapi ketatnya persaingan global olahraga
Aroma politik yang menyengat pada Reuni Akbar 212
Pemerintah harus lacak Rp19 triliun dana WNI dari Inggris ke Singapura
Fetching news ...