Permintaan Jokowi supaya rektor lakukan terobosan besar

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Permintaan Jokowi supaya rektor lakukan terobosan besar

Presiden Joko Widodo meminta para rektor untuk melakukan terobosan besar guna mengembangkan SDM di perguruan tinggi. Menurutnya, terobosan di bidang pendidikan harus lebih signifikan dibanding dengan terobosan pembangunan infrastruktur dalam tiga tahun terakhir ini.

"Mulai tahun ini, terutama tahun depan terobosan-terobosan besar harus kita lakukan di bidang pendidikan dan lebih spesifik lagi dalam pendidikan tinggi," ucap Presiden Jokowi saat Peresmian Pembukaan Konvensi Kampus XIV dan Temu Tahunan XX Forum Rektor Indonesia di Makassar, akhir pekan ini.

Presiden meyakini para rektor sudah mengetahui bahwa dalam tiga tahun ini pemerintah melakukan terobosan dengan membangun infrastruktur di berbagai daerah pinggiran dengan membangun jalan dan jembatan, bandara, pelabuhan, waduk, pembangkit listrik di daerah yang selama ini tidak tersentuh.

Presiden memberikan contoh mengapa pentingnya pembangunanan infrastruktur dengan menjelaskan tentang buruknya infrastruktur sehingga mengganggu mobilitas orang dan barang. "Tidak mungkin kita bisa bersaing dengan negara lain kalau biaya logistik dan transportasi masih dengan jalan seperti ini (buruk)," tutur Presiden.

Oleh karena itu, terobosan besar dalam pengembangan SDM, terobosan besar dalam pengembangan pendidikan tinggi harus dilakukan secara serius. 

"Artinya Bapak Ibu Rektor harus kerja lebih serius! Karena ini nantinya sama seperti infrastruktur, kita akan mati-matian mengubah infrastruktur kita. SDM kita juga akan diubah konsep, cara, keputusan lapangan. Semuanya akan kita ubah," kata Kepala Negara.

Di awal sambutan, Presiden mengatakan bahwa acara forum rektor hari ini seperti dalam sidang kabinet paripurna pada senin (12/2) lalu, karena dalam sidang kabinet tersebut, Presiden meminta kepada para menteri untuk memikirkan terobosan yang signifikan dalam mengembangkan SDM.

"Saya sampaikan kita harus mengejar dua hal yaitu investasi di bidang infrastruktur dan investasi di bidang SDM. Inilah dua hal ini yang harus kita kejar. Karena dua hal inilah kita ketinggalan dengan negara lain," ujar Presiden.

Deregulasi

Presiden Joko Widodo mengingatkan supaya dalam bekerja memperhatikan fokus dan prioritas. Jangan lagi anggaran dibagi rata ke berbagai kegiatan yang tanpa fokus. 

“Bertahun-tahun dilakukan, hasilnya tiap tahun enggak berasa. Kontrolnya secara manajemen juga sulit. Kadang ‘baunya’ saja tidak terasa, duitnya hilang, hasilnya juga tidak terlihat sama sekali. ‘Baunya’ kadang-kadang tidak kelihatan, apalagi fisiknya,” ujar Kepala Negara.

Untuk itu, Presiden selalu mengingatkan supaya ada inovasi dalam pekerjaan di bidang pendidikan.

"Harus berani melakukan perubahan dan berinovasi. Saya tegur pada Menristekdikti agar fakultas yang sudah berpuluh tahun tidak mengubah diri segera kita ubah karena dunia sudah berubah sangat cepatnya," kata Presiden.

Pemerintah juga harus bergerak cepat karena yang memenangkan kompetisi hanyalah yang memiliki kecepatan. Sekarang bukan lagi negara besar yang menang terhadap negara kecil. "Sekarang ini yang cepat adalah yang menang. Yang tanggap, yang responsif yang menang meski itu negara kecil," jelas Presiden.

Oleh karena itu, berulang kali Presiden meminta dilakukan deregulasi untuk memangkas aturan yang menjebak dan menjerat diri kita sendiri. Selama tiga tahun ini Presiden terus berusaha memangkas regulasi, memangkas prosedur yang berbelit-belit.

"Saya masih mendengar guru, kepala sekolah tak sempat mendampingi murid belajar karena mengurus SPJ. Saya tidak tahu di perguruan tinggi sama atau tidak, sama saya kira. Negara ini habis energinya hanya karena urusan SPJ," ucapnya.

Selain kepala sekolah, guru dan dosen tidak sempat mendampingi siswa karena mengurus SPJ, penyuluh pertanian tak sempat pergi ke sawah karena sibuk membuat proposal dan laporan bantuan. "Ini sama dengan SPJ, persis sama. Tadi sudah saya sampaikan, saya khawatir jangan-jangan dosen dan rektor sibuk urus administrasi, SPJ penelitian daripada mengajar dan meneliti," kata Presiden.

Untuk itu, Presiden memerintahkan Menristekdikti untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Hal ini perlu dilakukan supaya jajaran perguruan tinggi tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengurus banyak hal.

"Duduk dengan menteri-menteri terkait, kembangkan sistem informasi andal, bangun aplikasi yang simpel dan menyederhanakan administrasi. Karena ini menjadi contoh bagi kementerian lain. Karena biasanya yang cepat mengubah dan berubah itu perguruan tinggi dan dimulai dari kemenristekdikti. Berubah terlebih dahulu. Ini sebenarnya mudah asal niat, asal mau," ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Ketua FRI Suyatno, dan Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Ariestina Pulubuhu. 

 

Integritas Jokowi diragukan usai tunduk pada ancaman Ma'ruf amin
Mengintip sekolah fashion muslim pertama di Indonesia
Tanda haji yang diterima Allah
5 bank besar jadi korban sekte penghapus utang
Usai haji, AHY bakal gabung tim pemenangan Prabowo-Sandi
Kubu Jokowi bekali tim kelola media sosial
Bongkar intrik Ma'ruf Amin, Mahfud masih dukung Jokowi?
Lantik Wakapolri Syafruddin, Jokowi amankan suara Polri?
Soal tuntutan rotasi jabatan yang tak transparan, ini jawaban KPK
Orang Indonesia paling nggak bisa <i> nyusu </i>
Ma'ruf Amin perintahkan NU ancam Jokowi hanya tafsiran Mahfud MD
3 kali mogok dalam 12 hari, LRT Palembang 95 persen produk lokal
Legislator minta dalang pembakaran satu keluarga dihukum mati
Kubu Jokowi ingin Ma'ruf temui Rizieq di Mekkah
Ahok bakal terjun kampanye untuk Jokowi?
Fetching news ...